Jasa Tirta II Mantapkan Dukungan untuk Penataan DAS dan Optimalisasi Aset BMN di Jawa Barat

AKURAT JAWA BARAT - Perum Jasa Tirta II (PJT II) menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menata kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, Kamis (13/11), PJT II memperkuat komitmen bekerja sama dengan BBWS Citarum Kementerian PUPR serta Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat. 

Kolaborasi ini bergerak pada langkah konkret, mulai dari pemasangan patok batas, penempatan papan nama dan papan larangan, hingga penguatan pengamanan aset BMN. 

Rapat ini juga menyoroti penataan infrastruktur serta arahan Gubernur untuk menghadirkan identitas budaya Jawa Barat di setiap akses masuk wilayah provinsi.

Plt. Direktur Utama PJT II, Dikdik Permadi Yoffana, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa PJT II siap bekerja lintas lembaga agar penataan DAS dan pemanfaatan aset negara berjalan sesuai ketentuan. 

“Kami berterima kasih atas dorongan Bapak Gubernur. PJT II siap berkolaborasi untuk mewujudkan penataan DAS yang tertib dan pemanfaatan aset negara yang optimal demi Jawa Barat Istimewa,” ujarnya.

PJT II terus memperkuat pengamanan aset negara, terutama di kawasan sungai dan infrastruktur pendukungnya. Melalui pemasangan patok batas, papan larangan, serta kegiatan normalisasi sungai dan saluran, PJT II berupaya memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai aturan dan menghindari tumpang tindih penggunaan ruang yang dapat merusak kondisi DAS.

Bersama instansi terkait, PJT II juga melakukan penanaman pohon produktif di area yang telah ditata. Penataan vegetasi ini diharapkan memperbaiki daya dukung lingkungan, mengurangi risiko erosi, dan memperkuat fungsi hidrologi sepanjang DAS sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Sebagai langkah lanjutan, PJT II siap berperan dalam sinkronisasi data BMN lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya ini penting untuk memastikan legalitas pemanfaatan lahan, menghindari penggunaan ruang yang tidak sesuai aturan, serta memperkuat administrasi aset negara. Dengan kolaborasi yang konsisten, PJT II berkomitmen mendorong tata kelola DAS yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.***