Malela Studi Desak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tindak Tegas Perusak Lingkungan

AKURAT JABAR - Warga Kabupaten Bandung Barat dikejutkan dengan penampakan foto yang menampilkan dugaan pembukaan lahan untuk proyek wisata di lereng Gunung Tangkuban Parahu. 

Maraknya alih fungsi lahan untuk pembangunan proyek wisata di wilayah KBB cukup mengkhawatirkan, terlebih dampak dari proyek tersebut sangatlah besar.

Faizal Abdurahman selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup Malela Studi mengungkapkan dalam situasi iklim geografis yg tidak menentu, kerusakan alam akibat pembangunan akan mendatangkan bencana alam yg lebih besar seperti banjir bandang, longsor. 

Sebab ini akan merubah tata guna lahan dan mengurangi resapan air, sehingga menjadi bom waktu untuk warga masyarakat sekitar lereng Gunung Tangkuban Parahu.

Menurut Faizal, Pembangunan yang terjadi di wilayah lereng Gunung Tangkuban Parahu ni bertolak belakang dengan Peraturan menteri LHK nomor 13 tahun 2020 mengatur tentang pembangunan wisata alam dikawasan hutan. 

Dalam permen tersebut mengatur pembangunan pariwisata diwilayah hutan sebagai upaya untuk pengelolaan kawasan dalam mewujudkan misi pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya alam hayati dan ekositemnya.  

"Yang hari ini terjadi adalah, pembukaan lahan besar-besaran sehingga menimbulkan dampak bencana alam yg serius. Perlu ada evaluasi mendalam terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat rusaknya kawasan apabila ditangani oleh kebijakan yang keliru," terang Faizal melalui keterangan tertulisnya kepada Akurat Jabar. 

Lebih Lanjut Faizal menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu bertindak tegas dalam melihat masalah ini. 

"Jangan sampai nunggu viral baru ada tindakan. Sebab upaya konservasi membutuhkan waktu yg tidak sedikit, sedangkan pembukaan lahan hutan untuk proyek pariwisata tidak membutuhkan waktu banyak," jelasnya.

Faizal Berharap, dibawah komando Jeje Ritchie Ismail sebagai Bupati Baru di Kabupaten Bandung Barat dalam menjawab permasalahan yang terjadi hari ini terutama kerusakan lingkungan di wilayah KBB.

"Bupati harus serius dalam mengelola pemerintahan, jangan sampai masyarakat selalu menjadi korban dari kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan lingkungan," tandasnya.