Jabar

Malela Studi Desak Bupati Bandung Barat Selesaikan Proyek GOR Mangkrak Rp7,6 Miliar

| 24 Maret 2025, 15:34 WIB
Malela Studi Desak Bupati Bandung Barat Selesaikan Proyek GOR Mangkrak Rp7,6 Miliar

AKURAT JABAR, Bandung Barat - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Malela Studi, Risal Abdan Fauzi meminta Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail untuk turun tangan menyelesaikan Proyek pembangunan gedung olahraga pemuda. 

Bangunan tersebut terletak di Kampung Sodong, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat Senilai Rp 7,6 miliar yang hingga kini masih mangkrak. 

Menurut Risal, proyek yang dimulai sejak tahun 2023 ini seharusnya menjadi fasilitas olahraga bagi masyarakat, namun hingga saat ini masih terbengkalai dan belum bisa dimanfaatkan.

"kepemimpinan baru di Kabupaten Bandung Barat harus menjadikan penyelesaian proyek ini sebagai salah satu prioritas," terang Risal kepada Akurat Jabar. 

Menurutnya, ketidakjelasan proyek ini menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran dan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

"Bupati yang baru harus segera mengambil langkah tegas untuk memastikan proyek ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai fasilitas yang seharusnya mendukung pengembangan olahraga di Bandung Barat justru menjadi simbol kegagalan pemerintah daerah," tegas Risal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malela Studi, ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab proyek ini terhenti, di antaranya:

  • Keterlambatan pencairan anggaran yang menghambat kelanjutan pembangunan.
  • Perencanaan yang tidak matang, sehingga proyek tidak berjalan sesuai target.
  • Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek, yang memunculkan dugaan penyimpangan anggaran.

Melihat kondisi ini, Studi Malela mendesak Bupati Bandung Barat yang baru untuk segera:

1.Melakukan audit menyeluruh terhadap proyek GOR ini dan mengungkap penyebab keterlambatan.

2.Memastikan proyek dilanjutkan dan selesai dalam waktu dekat dengan tenggat waktu yang jelas.

3.Mengusut kemungkinan adanya penyimpangan anggaran, jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

4.Melibatkan masyarakat dan organisasi pemuda dalam pengawasan proyek agar tidak terjadi kasus serupa di masa depan.

Risal menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah. 

"Jika tidak ada respons yang memadai, mereka mempertimbangkan untuk mengajukan laporan resmi ke inspektorat dan lembaga anti-korupsi guna memastikan proyek ini tidak menjadi ajang penyalahgunaan anggaran," demikian pungkasnya.***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.