Menteri PKP Tinjau Sentra Genteng Plered, Program Gentengnisasi Dorong UMKM Lokal dan Ekonomi Jawa Barat
AKURAT JABAR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke sentra industri genteng di Plered, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (14/4/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat implementasi program “gentengnisasi”, yang bertujuan mendorong penggunaan material lokal dalam pembangunan perumahan nasional.
Dalam agenda tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mendorong sektor perumahan berbasis potensi lokal.
Dalam keterangannya, Maruarar Sirait menekankan pentingnya pelaksanaan program gentengnisasi yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan transparan, akuntabel, dan mengikuti regulasi yang berlaku.
Baca Juga: Pemprov Jabar dan Kementerian PKP Siapkan Hunian Vertikal TOD di Lahan KAI Kiaracondong untuk MBR
Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan perumahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.
“Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Ara.
Kunjungan ke Plered sendiri bertujuan untuk meninjau secara langsung kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) genteng dalam memenuhi kebutuhan program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Jawa Barat.
“Hari ini kita berada di pabrik genteng Plered untuk melihat langsung kesiapan UMKM genteng lokal. Kita ingin memastikan mereka siap dari sisi produksi, kualitas, dan distribusi,” jelasnya.
Menteri PKP ingin memastikan bahwa kapasitas produksi, kualitas produk, serta distribusi genteng lokal mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Baca Juga: Solusi Banjir dan Hunian Layak, Menteri PKP Resmikan Proyek Rumah Susun Subsidi Meikarta
Ia juga mengungkapkan potensi besar yang dapat dihasilkan dari implementasi program ini terhadap perputaran ekonomi daerah.
Pada tahun 2026, pelaksanaan program BSPS di Jawa Barat ditargetkan mencapai 40.000 unit rumah.
Dengan kebutuhan rata-rata sekitar 300 keping genteng per unit, serta harga sekitar Rp2.300 per keping, maka potensi nilai ekonomi yang tercipta diperkirakan mencapai Rp27,6 miliar bagi pelaku UMKM lokal.
Selain dari program BSPS, kebutuhan genteng juga berasal dari pembangunan rumah subsidi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah rumah subsidi di Jawa Barat mencapai 62.591 unit, dengan kebutuhan sekitar 730 keping genteng per unit.
Pemerintah pun mendorong agar seluruh proyek rumah subsidi tersebut menggunakan produk genteng lokal sebagai bagian dari strategi pemberdayaan UMKM.
Maruarar menilai bahwa langkah ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan skala usaha pelaku UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas melalui keterlibatan langsung dalam program pemerintah berskala besar dan berkelanjutan.
Baca Juga: Atasi Backlog Hunian, Kementerian PKP Sosialisasi Program Apartemen Bersubsidi di Kabupaten Bekasi
Sebagai gambaran, pada tahun 2025 total pemesanan genteng untuk sektor perumahan mencapai sekitar 3 juta keping yang dipasok oleh sekitar 72 pabrik genteng di kawasan Plered.
Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat industri genteng nasional.
“Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kementerian PKP yang melibatkan UMKM lokal dalam program strategis ini.
“Kami mengapresiasi Menteri PKP atas program gentengnisasi ini. Penggunaan produk genteng dari UMKM lokal Jawa Barat akan sangat membantu meningkatkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program gentengnisasi.
Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan bagi pelaku usaha genteng, serta upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, termasuk perbaikan upah buruh di sektor industri genteng.
“Kami siap membantu mempermudah perizinan produksi genteng serta mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk upah bagi para buruh genteng di Jawa Barat,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari sektor swasta. Pengusaha nasional James Riady menyatakan komitmennya dalam mendukung program tersebut melalui aksi nyata.
Baca Juga: Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Jabar, KDM Dorong Evaluasi Anggaran Pemda Agar Lebih Cermat
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemesanan sebanyak 44.000 keping genteng untuk kebutuhan proyek perumahan Hunian Warisan Bangsa yang dikembangkan oleh grup usahanya.
“Untuk mendukung dan memulai program gentengnisasi ini, hari ini kami memesan sebanyak 44.000 pcs genteng untuk kebutuhan perumahan Hunian Warisan Bangsa dari Lippo Group,” ujarnya.
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program gentengnisasi sekaligus memperkuat rantai pasok industri bahan bangunan dalam negeri.
Melalui program ini, Kementerian PKP menargetkan tidak hanya percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri lokal yang berkelanjutan.
Dengan demikian, genteng lokal tidak hanya menjadi komponen bangunan, tetapi juga simbol penguatan ekonomi berbasis kerakyatan di daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
