Halte BRT Cicadas di Tengah Jalan Dikeluhkan, Farhan Pastikan Awasi Kemacetan

AKURAT JABAR – Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, menjadi perhatian masyarakat. Halte yang dibangun di area tengah jalan tersebut dikeluhkan karena dinilai berpotensi mempersempit ruang kendaraan dan memicu kemacetan.

Selain persoalan lalu lintas, desain halte juga menimbulkan pertanyaan mengenai keselamatan pengguna jalan. Akses menuju halte yang tidak dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO) turut menjadi sorotan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pengawasan dan koordinasi selama proses pembangunan berlangsung.

Farhan mengakui potensi kemacetan akibat pekerjaan konstruksi tersebut memang telah diperkirakan sejak awal.

"Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan," ujar Farhan saat ditemui setelah kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026).

Menurut Farhan, gangguan lalu lintas yang muncul selama pembangunan halte bersifat sementara. Ia menyebut pengerjaan ditargetkan dapat rampung paling lama sekitar dua pekan.

"Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai," katanya.

Baca Juga: Respons Damkar Bandung 8 Menit, Farhan Tekankan Kesiapsiagaan dan Teknologi

Halte BRT Cicadas Dibangun di Tengah Jalan

Pembangunan halte BRT di kawasan Cicadas menggunakan konsep halte on corridor, yakni fasilitas pemberhentian yang berada pada koridor utama perjalanan bus.

Kondisi tersebut membuat konstruksi berada di bagian tengah ruas jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan konstruksi dan pembatas proyek mengurangi ruang yang dapat digunakan kendaraan untuk melintas sehingga berpotensi menyebabkan kepadatan, terutama pada waktu sibuk.

Konsep halte di tengah jalan sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sistem transportasi bus perkotaan. Pejabat Pembuat Komitmen BRT Bandung Raya Bagus Gesit Sugesti sebelumnya menjelaskan konsep tersebut menyerupai sistem busway di Jakarta.

Namun, penerapan konsep tersebut di kawasan Cicadas memunculkan persoalan tersendiri karena kondisi ruang jalan yang terbatas.

Farhan menjelaskan keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan fasilitas penyeberangan tidak dibuat dalam bentuk JPO.

"Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu," ungkapnya.

Artinya, akses masyarakat menuju halte harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan pembangunan selesai, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan dengan aman setelah beroperasi.

Baca Juga: Wali Kota Farhan Jamin Pasokan BBM Kota Bandung 2026 Aman, Tekankan Solusi Sampah Jadi Listrik

Keselamatan Pengguna Jadi Perhatian

Farhan menegaskan bahwa persoalan keselamatan tidak boleh diabaikan dalam pembangunan BRT.

Pemkot Bandung akan terus memantau kondisi konstruksi maupun akses masyarakat menuju halte. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah penyandang disabilitas.

"Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas," katanya.

Persoalan aksesibilitas tersebut menjadi penting karena fasilitas transportasi publik idealnya dapat digunakan berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pengguna yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Selain keselamatan ketika menyeberang, kondisi sekitar halte juga perlu memperhitungkan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan yang masih melintas di koridor tersebut.

Karena itu, pengawasan selama masa pembangunan menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan lalu lintas maupun keselamatan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Farhan Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas

Pemkot Bandung tidak hanya melakukan pengawasan di lapangan. Farhan mengaku aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas aspek teknis pembangunan BRT.

Kementerian Perhubungan dan Bappenas menjadi pihak yang disebut Farhan dalam koordinasi tersebut.

"Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat," tuturnya.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur transportasi massal tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama tidak menimbulkan gangguan berlebihan bagi masyarakat.

Farhan juga menyebut pelebaran jalan bukan pilihan yang memungkinkan di kawasan tersebut. Salah satu alasannya karena fasilitas trotoar telah selesai dibangun.

"Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, penyelesaian persoalan lalu lintas selama pembangunan lebih diarahkan melalui pengaturan arus kendaraan dan pengawasan di sekitar lokasi pekerjaan.

Baca Juga: Wali Kota Muhammad Farhan Dorong Penetapan Cagar Budaya TPU Cikadut Bandung Melalui Kajian Ilmiah

Ada 28 Halte On Corridor

Pembangunan halte di tengah koridor jalan ternyata bukan hanya terdapat di Cicadas.

Farhan menyebut secara keseluruhan terdapat 28 halte yang berada pada koridor utama BRT.

"Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor," katanya.

Pembangunan halte on corridor juga menjadi bagian dari pengembangan sistem BRT Bandung Raya. Informasi mengenai titik halte menunjukkan proyek tersebut merupakan bagian dari sistem transportasi yang lebih luas di kawasan metropolitan Bandung.

Karena jumlah titik yang cukup banyak, Pemkot Bandung menilai komunikasi dengan masyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting dibanding pekerjaan konstruksi.

Warga perlu mengetahui lokasi pembangunan, tahapan pekerjaan, potensi perubahan arus lalu lintas, hingga pengaturan aktivitas di sekitar halte.

Sosialisasi BRT Diminta Lebih Masif

Menurut Farhan, salah satu persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat adalah minimnya informasi mengenai proses pembangunan BRT.

Karena itu, ia meminta pihak pengelola BRT memperkuat sosialisasi kepada warga.

"Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga," ujarnya.

Sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada pengguna jalan. Pedagang dan juru parkir di sekitar lokasi juga perlu mendapatkan informasi mengenai perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung.

Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak yang menangani proyek tersebut.

"Kita akan teriak terus, 'Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?' Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang," katanya.

Permintaan tersebut menjadi penting karena pembangunan infrastruktur transportasi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar koridor jalan.

Pedagang membutuhkan kepastian mengenai akses pelanggan, juru parkir perlu mengetahui pengaturan baru, sedangkan pengguna jalan membutuhkan informasi mengenai perubahan arus kendaraan.

Baca Juga: Wali Kota Muhammad Farhan Ungkap Penyebab Kematian Anak Harimau Bandung Akibat Infeksi Virus Ganas

Dishub Siapkan Pengaturan Lalu Lintas

Persoalan kemacetan menjadi salah satu dampak yang paling cepat dirasakan selama konstruksi berlangsung.

Farhan mengatakan kemacetan hampir tidak mungkin sepenuhnya dihindari ketika terdapat pekerjaan konstruksi di ruang jalan. Namun, pemerintah berupaya menekan dampaknya melalui pengaturan lalu lintas.

"Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet," ujarnya.

Dinas Perhubungan Kota Bandung akan menempatkan petugas pada titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan.

Pengaturan juga akan dilakukan sejak pagi hingga malam untuk menyesuaikan dengan tingginya aktivitas masyarakat.

"Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa," pungkasnya.

Pemkot Bandung Hadapi Keluhan Warga

Pembangunan halte BRT Cicadas kini menjadi salah satu perhatian karena mempertemukan dua kebutuhan yang sama-sama penting. Di satu sisi, Kota Bandung membutuhkan pengembangan transportasi publik. Di sisi lain, proses pembangunan tidak boleh mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Farhan menegaskan pemerintah akan terus mengawasi pekerjaan tersebut. Target pengerjaan sekitar dua pekan diharapkan dapat membatasi gangguan lalu lintas agar tidak berlangsung terlalu lama.

Namun, setelah pembangunan selesai pun, aspek keselamatan tetap perlu dievaluasi. Terutama terkait akses pejalan kaki, penyandang disabilitas, aktivitas kendaraan, serta interaksi masyarakat dengan halte yang berada di tengah jalan.

Pemkot Bandung juga terus mendorong pengelola BRT memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat.

Dengan sosialisasi yang lebih baik, warga diharapkan mengetahui alasan pembangunan, tahapan pekerjaan, hingga pola mobilitas yang harus dilakukan selama proyek berlangsung.

Pada akhirnya, pembangunan BRT bukan hanya persoalan membangun halte. Infrastruktur transportasi publik juga harus memastikan akses yang aman, mudah dipahami, dan dapat digunakan masyarakat secara luas.

Untuk sementara, masyarakat pengguna Jalan Ahmad Yani dan kawasan Cicadas masih harus menghadapi dampak konstruksi. Pemerintah Kota Bandung berupaya menekan kepadatan melalui rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas di titik-titik tertentu.

Pemkot Bandung juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak pengelola BRT agar pembangunan dapat berjalan sesuai aspek teknis, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga.

Dengan pengawasan, pengaturan lalu lintas, dan sosialisasi yang lebih intensif, pembangunan halte BRT Cicadas diharapkan dapat diselesaikan sesuai target tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan maupun aktivitas masyarakat sekitar.***

Baca Juga: Pembangunan BRT Bandung Dibekukan: Wali Kota Farhan Semprot Kualitas Proyek