HUT Karawang ke-393 Diwarnai Aksi Jalan Badami-Loji, Dedi Mulyadi Beri Kepastian

AKURAT JABAR – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393 pada Senin, 14 September 2026, diwarnai aksi masyarakat Karawang Selatan yang menuntut kepastian perbaikan Jalan Badami-Loji.

Aksi tersebut digelar bersamaan dengan rangkaian agenda peringatan hari jadi Kabupaten Karawang. Massa masyarakat dan mahasiswa membawa persoalan kerusakan ruas Jalan Badami-Loji yang selama ini menjadi keluhan warga karena dinilai membahayakan pengguna jalan.

Dalam aksi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM bersama Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan jajaran pemerintah daerah menemui massa untuk mendengarkan langsung tuntutan yang disampaikan.

Momen dialog berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Sejumlah pejabat turun dan duduk bersama massa aksi untuk membahas persoalan infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat Karawang Selatan.

Pemberitaan lokal juga mengonfirmasi bahwa Dedi dan Aep menemui massa dalam rangka merespons tuntutan mengenai Jalan Badami-Loji.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Polres Karawang Ingatkan Pengendara Waspadai Jalan Berlubang Jelang Ramadan

Warga keluhkan kerusakan Jalan Badami-Loji

Masyarakat Karawang Selatan menilai kerusakan Jalan Badami-Loji telah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut dianggap mengganggu mobilitas warga sekaligus meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.

Salah satu persoalan yang disoroti massa adalah lalu lintas kendaraan industri dengan muatan besar. Truk-truk logistik yang melintas di jalur tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi jalan.

Dalam aksi, warga juga menyampaikan kekecewaan karena ruas jalan yang telah diperbaiki sebelumnya disebut kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.

Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas penanganan infrastruktur. Mereka berharap perbaikan kali ini dilakukan dengan kualitas yang memadai dan memiliki daya tahan lebih baik.

Salah satu orator aksi bahkan menyerukan agar pejabat pemerintah tidak menjaga jarak dengan masyarakat.

“Tunjukkan bahwa kalian tidak feodal. Kalau kita harus duduk, kalian harus duduk juga,” seru salah satu orator aksi.

Dalam pemberitaan mengenai aksi tersebut, masyarakat dan mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain perbaikan menyeluruh Jalan Badami-Loji, kepastian waktu penyelesaian, penertiban kendaraan bertonase berlebih, serta pembangunan jalur khusus bagi kendaraan industri.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi, Bupati Karawang Aep Syaepuloh Resmikan Jembatan Curug Senilai Rp60 Miliar

Dedi Mulyadi sebut penanganan jalan sudah berjalan

Menanggapi tuntutan masyarakat, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa proses penanganan Jalan Badami-Loji sebelumnya memang sempat menghadapi kendala.

Menurut Dedi, ruas tersebut merupakan jalan provinsi sehingga penanganannya berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Penanganannya sempat terkendala dari Balai Kementerian PU. Tapi sekarang sudah selesai, dan pembangunan bisa dilanjutkan," kata Dedi saat menerima pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Karawang, Senin.

Pernyataan tersebut menjadi jawaban pemerintah terhadap tuntutan warga yang meminta kejelasan mengenai progres perbaikan jalan.

Dedi juga memastikan pekerjaan fisik sudah memiliki anggaran dan kontraktor telah bekerja di lapangan.

"Jadi perbaikan jalan Badami-Loji ini sudah ada nilai anggarannya. Kontraktornya sedang bekerja. Itu pertama. Artinya, kedua-duanya itu sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan," kata dia.

Pemberitaan terbaru pada 14 September 2026 menyebut Dedi menjelaskan terdapat dua sumber pembiayaan untuk penanganan Jalan Badami-Loji pada tahun ini, yakni APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17 miliar dan dana Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp45 miliar. Dengan rincian tersebut, nilai yang disebutkan mencapai Rp62 miliar.

Sementara dalam keterangan lainnya, Dedi menyebut total anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan jalur tersebut tahun ini sudah lebih dari Rp50 miliar dan mendekati Rp70 miliar.

Perbedaan penyebutan tersebut perlu dilihat sesuai konteks komponen penanganan yang dimaksud. Untuk angka rinci program yang disebut dalam pemberitaan terbaru, APBD Provinsi Jabar tercatat Rp17 miliar dan IJD Rp45 miliar.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi, Bupati Karawang Aep Syaepuloh Resmikan Jembatan Curug Senilai Rp60 Miliar

Kendaraan bertonase besar ikut disorot

Selain kualitas jalan, persoalan kendaraan berat menjadi bagian penting dari tuntutan masyarakat.

Warga meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap armada kendaraan industri yang melintas di Jalan Badami-Loji. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan massa adalah PT Jui Shin Indonesia.

Masyarakat menilai lalu lintas kendaraan dengan muatan besar berkontribusi terhadap kerusakan jalan. Namun, tudingan mengenai penyebab kerusakan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai aspirasi atau klaim masyarakat sampai terdapat hasil pemeriksaan teknis dan penegakan aturan yang memastikan penyebabnya.

Dedi sendiri menyatakan pemerintah akan bersikap tegas terhadap persoalan tonase kendaraan.

"Saya paling tegas urusan tonase. Tidak ada kaitan kita dengan pengusaha pabrik semen itu. Kalau perusahaannya tidak menjalankan komitmen (membangun jalan), saya tutup lagi tambangnya. Kita tidak mau mengucurkan ratusan miliar uang rakyat hanya untuk dinikmati pabrik semen," katanya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan Jalan Badami-Loji tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.

Pengendalian kendaraan berat dan pengaturan lalu lintas industri juga menjadi bagian dari pembahasan agar kerusakan jalan tidak terus berulang.

Usulan akses khusus kendaraan industri

Persoalan lain yang disampaikan dalam aksi adalah kebutuhan jalur khusus kendaraan industri.

Dedi Mulyadi berencana mendorong pembahasan bersama pemerintah daerah terkait untuk mencari alternatif akses kendaraan industri dari wilayah Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, menuju kawasan industri.

Gagasan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis aktivitas industri. Pabrik semen yang menjadi sorotan berada di wilayah Kabupaten Bekasi, sementara kendaraan yang keluar-masuk kawasan tersebut melintasi wilayah Karawang.

Karena itu, pembangunan akses khusus diharapkan dapat mengurangi beban kendaraan industri pada jalan umum yang digunakan masyarakat.

Pemberitaan terbaru menyebut Dedi juga mendorong adanya akses tol menuju kawasan industri dan menyatakan pembangunan akses tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia berencana mengajak kepala daerah terkait untuk membahas persoalan tersebut dengan Menteri Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang juga masih perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait rencana jalur alternatif menuju kawasan industri.

Baca Juga: Revolusi Demokrasi Desa: Pilkades Digital Karawang Hemat Biaya 90 Persen dan Minimalkan Anggaran

Warga minta perbaikan tidak kembali rusak

Dalam aksi tersebut, masyarakat bersama mahasiswa tidak hanya meminta jalan segera diperbaiki. Mereka juga menuntut adanya kepastian mengenai waktu penyelesaian serta kualitas pekerjaan.

Tuntutan itu muncul karena warga menginginkan hasil pembangunan yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Jalan Badami-Loji merupakan salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat Karawang Selatan.

Selain perbaikan fisik, massa mendesak pemerintah melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan industri, terutama terkait kepatuhan terhadap batas tonase.

Mereka juga meminta pemerintah merealisasikan jalur khusus industri dari Exit Tol Bojongmangu menuju kawasan pabrik.

Selain itu, masyarakat mendorong adanya regulasi daerah yang dapat mengatur pemisahan jalur kendaraan berat dengan jalan umum demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Dengan demikian, persoalan Badami-Loji memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan pembangunan dan perbaikan jalan berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, pengawasan terhadap kendaraan berat perlu diperkuat agar infrastruktur yang telah dibangun tidak kembali cepat mengalami kerusakan.

Perbaikan Badami-Loji kini ditunggu masyarakat

Aksi pada momentum Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393 menjadi pengingat bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian serius masyarakat Karawang Selatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyatakan bahwa pekerjaan Jalan Badami-Loji sedang berjalan setelah sebelumnya mengalami kendala. Pemerintah juga menyebut dukungan anggaran telah tersedia dan kontraktor telah bekerja.

Namun, bagi masyarakat, kepastian tersebut pada akhirnya akan dinilai dari kondisi jalan di lapangan dan manfaat yang benar-benar dirasakan pengguna.

Selain penyelesaian pekerjaan, pengawasan kualitas konstruksi, pengendalian tonase, serta penyediaan jalur alternatif kendaraan industri menjadi pekerjaan lanjutan yang tidak kalah penting.

Jika seluruh langkah tersebut dapat berjalan beriringan, perbaikan Jalan Badami-Loji tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan jalan, tetapi juga dapat memberikan kepastian keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat Karawang Selatan.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada progres pekerjaan di lapangan dan realisasi solusi terhadap kendaraan industri. Sebab, tuntutan utama warga bukan hanya jalan diperbaiki, melainkan tersedianya infrastruktur yang layak, aman, dan tidak kembali rusak dalam waktu singkat.***