45 Desa di Purwakarta Kesulitan Air Bersih, 72 Ribu Warga Terdampak Kekeringan

AKURAT JABAR - Musim kemarau 2026 mulai memberikan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta mencatat sebanyak 45 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 72 ribu jiwa dari 23.803 keluarga yang berada di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Purwakarta hingga kini masih melakukan pendistribusian air bersih secara bertahap ke wilayah yang mengalami kesulitan air.

Kepala BPBD Purwakarta, Haryadi Erlan, mengatakan penyaluran air bersih sudah dilakukan selama sekitar dua bulan terakhir dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Sejak dua bulan terakhir hingga saat ini pendistribusian air bersih ke daerah terdampak kemarau terus dilakukan," kata Haryadi, seperti dilansir ANTARA, Rabu, 9 September 2026.

Baca Juga: Purwakarta Terbitkan Surat Edaran Sebagai Langkah Antisipatif Terhadap Potensi Bencana Kekeringan dan Karhutla

819 Ribu Liter Air Bersih Telah Disalurkan

Upaya penanganan kekeringan dilakukan dengan mengirimkan pasokan air bersih secara langsung ke wilayah yang membutuhkan.

Berdasarkan catatan BPBD Purwakarta, hingga 9 September 2026 sedikitnya 819 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

Jumlah tersebut disalurkan melalui 212 kali pendistribusian ke berbagai daerah yang mengalami kesulitan air bersih.

"Jika dijumlahkan, totalnya sudah 212 pendistribusian air bersih ke daerah terdampar kekeringan," ucap Haryadi.

Distribusi tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air selama sumber air di sejumlah wilayah mengalami penurunan.

Bantuan air bersih juga menjadi penting karena dampak kekeringan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil wilayah. Sebanyak 45 desa atau kelurahan di 14 kecamatan tercatat masuk dalam wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 72 ribu jiwa, penanganan kekeringan membutuhkan distribusi yang dilakukan secara berkelanjutan selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Baca Juga: Bupati Om Zein Upayakan Jaga Sumber Air Bersih di Purwakarta Melalui Konservasi 'Leuweung Tiis'

14 Kecamatan Terdampak Kekeringan

Data BPBD Purwakarta menunjukkan kekeringan menyebar di sejumlah wilayah kabupaten.

Wilayah terdampak antara lain Kecamatan Bungursari, Babakan Cikao, Jatiluhur, Purwakarta, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Bojong, dan Darangdan.

Kemudian Kecamatan Plered, Sukatani, Tegalwaru, Maniis, serta Sukasari juga masuk dalam wilayah yang mengalami kesulitan air bersih.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air bersih terjadi di berbagai kawasan Purwakarta. Kondisi lapangan membuat kebutuhan distribusi air bersih terus meningkat seiring berlanjutnya musim kemarau.

BPBD Purwakarta memastikan penyaluran bantuan akan terus dilakukan ke wilayah yang mengalami kekeringan.

Langkah tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama ketika sumber air yang biasa digunakan warga tidak lagi mencukupi.

Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD Jabar Siagakan Puluhan Posko Mudik di Titik Rawan Bencana

Puluhan Ribu Keluarga Terdampak

Dampak kekeringan di Purwakarta terlihat dari jumlah keluarga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

BPBD mencatat sebanyak 23.803 keluarga dengan total sekitar 72 ribu jiwa terdampak kondisi tersebut.

Angka itu menjadi perhatian karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika ketersediaannya berkurang, aktivitas rumah tangga juga dapat ikut terganggu.

Karena itu, distribusi air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat melewati periode kemarau. Pemerintah daerah melalui BPBD terus mengarahkan bantuan ke lokasi yang masuk dalam wilayah terdampak.

Penyaluran air juga dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dengan cakupan wilayah terdampak yang cukup luas, distribusi secara berkala diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Kemarau Jawa Barat 2026 Datang Lebih Cepat, BMKG Prediksi Lebih Panjang dan Kering

Puncak Kemarau Jadi Perhatian

Kondisi kekeringan di Purwakarta berlangsung ketika wilayah Jawa Barat memasuki periode puncak musim kemarau 2026.

Sebelumnya, Perum Jasa Tirta II juga menyatakan memperkuat penanganan dampak kekeringan di sejumlah wilayah seiring memasuki puncak kemarau.

Upaya tersebut mencakup pengelolaan ketersediaan air di waduk, pengaturan distribusi air secara adaptif, dukungan penyediaan air bersih, hingga penguatan infrastruktur sumber daya air.

Direktur Utama PJT II Imam Santoso menyebut penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi antarinstansi agar sumber daya air yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Konteks tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketersediaan air selama musim kemarau membutuhkan koordinasi lintas pihak. Pemerintah daerah, BPBD, pengelola sumber daya air, dan berbagai pihak terkait perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Di tingkat Kabupaten Purwakarta, BPBD menjadi salah satu unsur yang berada di garis depan dalam penanganan dampak kekeringan, terutama melalui pendistribusian air bersih kepada warga.

Baca Juga: BMKG Beri Peringatan! Musim Kemarau Jawa Barat 2026 Datang Lebih Awal, 93 Persen Wilayah Bakal Lebih Kering

BPBD Pastikan Distribusi Berlanjut

Haryadi Erlan menyampaikan bahwa petugas BPBD Purwakarta akan terus melakukan pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau.

Dengan 45 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan terdampak, distribusi bantuan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Apalagi, sebanyak 72 ribu jiwa dari 23.803 keluarga tercatat mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

BPBD perlu memastikan pasokan air dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pemantauan lapangan juga menjadi penting agar distribusi dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat.

Bagi warga yang terdampak, bantuan air bersih menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika sumber air di lingkungan tempat tinggal mengalami keterbatasan.

Hingga saat ini, sebanyak 819 ribu liter air bersih telah disalurkan melalui 212 kali pendistribusian. Namun, penanganan belum berhenti karena musim kemarau masih berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BPBD pun terus melakukan langkah penanganan dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ketersediaan air bersih bukan hanya menjadi kebutuhan ketika bencana kekeringan terjadi, tetapi juga menjadi bagian penting dari ketahanan masyarakat menghadapi perubahan kondisi musim.

Dengan distribusi yang terus dilakukan, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak kekeringan dapat tetap terpenuhi hingga kondisi ketersediaan air kembali membaik.

Baca Juga: Hadapi Kemarau dan Biaya Produksi, Petani Bawang Merah Didorong Berani Berinovasi