Transformasi Digital Bapenda Jabar: Aplikasi SEMAR Siap Kawal Transparansi Pajak Air Permukaan 2026

AKURAT JABAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali menelurkan inovasi mutakhir guna memperkuat kedaulatan fiskal daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, pemerintah resmi meluncurkan Sistem Monitoring Air Permukaan (SEMAR).

Aplikasi digital ini dirancang khusus untuk memantau pemanfaatan air sekaligus memastikan pengawasan Pajak Air Permukaan (PAP) Jawa Barat 2026 berjalan lebih akurat dan transparan.

Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan validasi data penggunaan air oleh pelaku usaha yang selama ini kerap bersifat manual.

Dengan SEMAR, Pemprov Jabar ingin memastikan bahwa setiap tetes air permukaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis tercatat secara real-time dan memberikan kontribusi yang adil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Integrasi Data Lapangan: Selamat Tinggal Laporan Manual

Faktanya, selama ini penetapan nilai pajak air permukaan seringkali hanya bergantung pada laporan mandiri (self-assessment) dari wajib pajak.

Pola tersebut dinilai memiliki celah ketidakakuratan data yang cukup tinggi. Oleh karena itu, aplikasi SEMAR hadir untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber primer.

Aplikasi ini menggabungkan laporan wajib pajak, database perizinan, hingga hasil verifikasi fisik oleh petugas di lapangan ke dalam satu sistem terpadu.

Hasilnya, pemerintah memiliki basis data tunggal yang sulit dimanipulasi, sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan seminimal mungkin.

Bapenda Terjunkan 94 Petugas Pencatat Meter Air (PMA)

Mulai tahun anggaran 2026, Bapenda Jawa Barat mengambil langkah progresif dengan menurunkan tim internal khusus. Sebanyak 94 petugas Pencatat Meter Air (PMA) resmi dikerahkan ke seluruh pelosok Jawa Barat.

Tugas utama mereka adalah memverifikasi langsung volume pengambilan air pada 878 titik intake, baik yang bersifat aktif maupun pasif.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa para petugas ini akan ditempatkan di setiap kantor Samsat.

Dengan demikian, setiap wilayah kerja memiliki "mata dan telinga" untuk menyisir perusahaan-perusahaan pengguna air permukaan secara mendetail.

“Jika dulu kami hanya menerima data dari dinas teknis seperti SDA atau ESDM, kini kami memiliki tim internal sendiri. Petugas akan mengecek langsung meter air di objek pajak, terutama di sektor industri,” ungkap Asep Supriatna pada Senin (2/3/2026).

Implementasi UU HKPD: Pajak yang Lebih Adil dan Akuntabel

Kebijakan pengawasan ketat melalui SEMAR ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Regulasi tersebut menetapkan bahwa pajak air permukaan dipungut oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme official assessment.

Artinya, pemerintah daerah memegang kendali penuh dalam menentukan besaran pajak berdasarkan data riil, bukan sekadar perkiraan.

Langkah ini menjamin prinsip keadilan; pengusaha membayar sesuai dengan volume air yang mereka ambil dari alam.

Transformasi ini juga memperkuat akuntabilitas publik, di mana setiap rupiah yang masuk ke kas daerah memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Target Pendapatan dan Perbandingan Sektor Pajak

Meskipun inovasi terus digeber, Bapenda mengakui bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan Jawa Barat 2026 masih tergolong kecil dibandingkan sektor otomotif.

Dalam postur APBD 2026, proyeksi pendapatan dari PAP dipatok pada angka Rp72,6 miliar, sementara Pajak Alat Berat ditargetkan sebesar Rp930 juta.

Angka tersebut memang terlihat kontras jika dibandingkan dengan sumber pajak utama lainnya, seperti:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp6,2 Triliun
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp3,3 Triliun

Namun demikian, Asep menegaskan bahwa kecilnya proyeksi tersebut tidak akan menyurutkan semangat intensifikasi.

“Jumlah objek pajak air memang tidak sebanyak kendaraan bermotor, tapi ini adalah potensi strategis yang harus kita kelola secara profesional untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” tambahnya.

Klarifikasi Polemik PAP PAM Jaya: Terganjal Batas Administrasi

Dalam kesempatan yang sama, Asep Supriatna turut menjawab polemik mengenai potensi pajak dari perusahaan air milik DKI Jakarta, PAM Jaya.

Sebelumnya, DPRD Jawa Barat sempat menyoroti pengambilan air dari Waduk Jatiluhur oleh perusahaan tersebut.

Setelah dilakukan pendalaman mendalam, Bapenda menyimpulkan bahwa Pemprov Jabar tidak memiliki dasar hukum untuk memungut PAP dari PAM Jaya.

Pasalnya, titik pengambilan air (intake) perusahaan tersebut ternyata secara administrasi berada di wilayah DKI Jakarta, bukan di Jawa Barat.

“Meskipun sumber airnya berasal dari Waduk Jatiluhur yang ada di Jawa Barat, titik pengambilan atau intake-nya ada di Jakarta. Berdasarkan aturan, kami tidak bisa memungut pajaknya,” jelas Asep secara lugas.

Mendorong Ekosistem Investasi yang Bertanggung Jawab

Selain mengejar target angka, inovasi SEMAR juga bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Dengan pengawasan volume air yang ketat, para pelaku industri didorong untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air bagi generasi mendatang di Jawa Barat.

Akhirnya, segala upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda Jabar bermuara pada satu tujuan besar: kesejahteraan rakyat.

Dengan sistem yang makin canggih, pemerintah berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat guna mendanai berbagai program sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan demikian, masyarakat Jawa Barat dapat merasakan langsung dampak dari transparansi pajak melalui pembangunan nyata di lapangan.

Transformasi digital melalui aplikasi SEMAR menjadi bukti bahwa Jawa Barat siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan dengan tata kelola yang cerdas dan akuntabel.