Refleksi Sejarah: Ambisi, Kekuatan dan Keruntuhan Soekarno

AKURAT JABAR - Situasi Indonesia di akhir masa Orde Lama/Demokrasi Terpimpin) mengingatkan kita tentang rangkuman buku "Naga dan Tikus" tentang Kisah Perang Tiongkok-Jepang yang ditulis oleh Oey Hong Lee yang apik membahas konflik Kuomintang vs Komunis serta invasi Jepang, ada titik temu korelatif yang sangat kuat. Antara Fenomena Dunia dan Pandangan yang menjadi kebijakan Soekarno.

Titik temu tersebut terletak pada pola pikir geopolitik global Soekarno, pengaruh ideologi kiri (Marxisme/Komunisme), dan trauma sejarah kolektif Asia terhadap Imperialisme Barat maupun Orde Lama.

Analisis korelasi mengapa Soekarno mengambil kebijakan radikal seperti Conefo, Ganyang Malaysia, proyek mercusuar, hingga membiarkan ekonomi domestik terbengkalai, jika dikaitkan dengan dinamika sejarah Tiongkok-Jepang dalam buku tersebut.

Adanya Kesamaan Pandangan terhadap Ancaman Imperialisme Barat (Nekolim), Bagaimana Tiongkok hancur dan menjadi melarat akibat imperialisme Jepang serta intervensi kekuatan Barat sebelumnya (era kolonial). Chiang Kai-shek dinilai gagal membendung pengaruh asing dan korup.

Saat itu di era Soekarno bahwa setiap kritik kepada pemerintah dicap sebagai "alat imperialis Inggris-Amerika". Soekarno sangat terpengaruh oleh sejarah perjuangan Asia (termasuk Tiongkok) melawan imperialisme barat.

Bagi Soekarno, kemerdekaan formal saja tidak cukup. Ia melihat Malaysia sebagai proyek "Neo-Kolonialisme" (Nekolim) Inggris yang mengepung Indonesia.

Baca Juga: Kaum Muda Syarikat Islam Dukung Pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Oleh karena itu, ia meluncurkan gerakan "Ganyang Malaysia" untuk memutus rantai imperialisme di Asia Tenggara, mirip dengan semangat Front Persatuan di Tiongkok saat mengusir penjajah.

Lalu, terbentuknya Polarisasi Ideologi dengan Pembentukan Poros perlawanan barat Jakarta-Peking (Beijing) karena ada alasan tertentu yakni peristiwa perlawanan menunjukkan kemenangan akhir berada di tangan Partai Komunis Tiongkok (Mao Zedong) pasca-1945 karena dianggap lebih berpihak pada rakyat kecil dibanding Kuomintang (Chiang Kai-shek) yang korup.

Fenomena yang mempengaruhi Kebijakan Soekarno dalam Keberhasilan Mao Zedong membangun Tiongkok dari puing-puing perang memikat Soekarno.

Di era Demokrasi Terpimpin, Soekarno membawa Indonesia bergeser tajam ke kiri dan membentuk "Poros Jakarta-Peking".

Pengaruh komunisme Tiongkok ini membuat Soekarno mengadopsi gaya politik konfrontatif melawan Blok Barat (Kapitalis) dan merangkul Blok Timur (Sosialis/Komunis).

Baca Juga: Pasca Keracunan Siswa Cianjur, Kaum Muda Syarikat Islam Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Soekarno menginisiasi membangun "Conefo sebagai Tandingan PBB" Konsep "New Emerging Forces" Pasca-Perang Dunia II (1945), tatanan dunia baru dikuasai oleh pemenang perang (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet) melalui PBB. Namun, kepentingan bangsa Asia-Afrika sering kali dikesampingkan.

Kebijakan Soekarno dalam rencana pembangunan proyek Conefo (Conference of New Emerging Forces). Soekarno merasa PBB dikendalikan oleh negara-negara imperialis Barat (yang dalam sejarahnya menjajah Asia, seperti Inggris dan Amerika).

Terinspirasi oleh bangkitnya kekuatan raksasa Asia seperti Tiongkok, Soekarno ingin menciptakan tatanan dunia baru yang murni diisi oleh negara-negara berkembang (New Emerging Forces atau NEFOs) untuk menandingi kekuatan Barat (Old Established Forces atau OLDEFOs).

Terjadinya Pengabaian Ekonomi Demi "Nation and Character Building" Soekarno menganggap bahwa dalam kondisi perang dan revolusi ideologi, ekonomi domestik pasti hancur, rakyat melarat, namun mobilisasi massa dan sentimen nasionalisme diapreasi setinggi langit demi tujuan politik yang lebih besar (kedaulatan penuh).

Rakyat berpandangan bahwa "walaupun ekonomi Indonesia sangat rusak, Presiden Soekarno tidak mau peduli" dan malah membangun Istana di Bali serta proyek besar lainnya menjadi Titik nadir "prioritas Soekarno".

Baca Juga: Simbol Patriotisme, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Jadi Pusat Edukasi Sejarah di Bandung

Bagi Soekarno, Indonesia saat itu masih dalam fase "Revolusi yang Belum Selesai". Ia percaya bahwa membangun kebanggaan nasional (Nation and Character Building) melalui proyek mercusuar (Ganefo, Istana, Monumen Nasional) dan diplomasi internasional jauh lebih mendesak daripada sekadar urusan perut (ekonomi).

Ia mengadopsi retorika revolusioner ala Mao Zedong, dengan menyatakan "lebih baik makan tiwul tapi merdeka dan bermartabat, daripada kenyang tapi disetir asing".

Soekarno membuat kebijakan kontroversial yang berujung pada utang luar negeri US$ 2,4 milyar dan inflasi parah, Korelasinya adalah Soekarno menggunakan kacamata revolusi Asia-Timur.

Ia berkaca pada sejarah Tiongkok bahwa kehancuran ekonomi dan ketegangan politik adalah "harga yang harus dibayar" dalam sebuah revolusi melawan Imperialisme Barat.

Bagi Soekarno, proyek Conefo, Ganefo, dan Ganyang Malaysia adalah manifesto nyata untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika yang terbebas dari trauma penjajahan masa lalu.

Namun tragisnya, sebagaimana romantisisme revolusi pada umumnya, namun pengabaian terhadap realitas ekonomi domestik justru menjadi bumerang yang mengakhiri kekuasaan Orde Lama pada tahun 1966, dan serangan dari dalam Negeri bertubi-tubi meruntuhkan kekuasaan Soekarno.

Singkatnya cerita ini mendorong kita berpikir Bagaimana menilik Kebijakan Prabowo saat ini ? dengan menalar Fenomena dan Kebijakan yang justru memantik pergejolakan dari dalam, dikarenakan patahnya teknokrasi mulai dari dalam Kabinet, Jajaran Pemerintah Provinsi terbesar di Indonesia, kota dan kabupaten yang menyumbang krisis Nasional, akibat 3B Kebijakan Nasional (Buta, Bodoh, Belot) dalam membaca dan memperkuat Peta kebijakan Nasional yang diusung Prabowo Subianto dalam menghantarkan Indonesia pada kejayaan Indonesia dan kemakmuran Rakyat.

Serangan mulai dari kemasan "Penataan dan penertiban Estetika kota" sebagai Penindasan dan Penggusuran Rakyat kecil yang mematikan kemampuan Daya Beli secara instan yang mempengaruhi Makro Ekonomi Indonesia.

Kita tidak anti terhadap penataan dan pembangunan, namun harus melawan penindasan berkedok penataan dan pembangunan, karena bertentangan dengan UUD.

Ditulis Oleh Ketua Umum Kaum Muda Syarikat Islam (KMSI): Adi Putra (Adhyp Glank)