Dinilai Langgar Juknis BGN, Operasional Dapur MBG Ciseureuh 5 Purwakarta Tuai Protes Warga

AKURAT KABAR - PURWAKARTA, 25 April 2026 – Sejumlah warga Kampung Sukamulya, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, melayangkan protes terkait operasional unit dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ciseureuh 5 yang berlokasi di Jalan Irigasi. Warga menuntut adanya transparansi terkait pengelolaan limbah serta komitmen pengelola terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Keresahan masyarakat ini dipicu oleh kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang. Mengingat lokasi dapur berdekatan dengan saluran irigasi dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tengah ditata oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, potensi limbah cair dan bau menyengat dianggap dapat mengganggu ekosistem serta kenyamanan warga, terutama saat memasuki musim kemarau.
Fokus Utama Keluhan Warga
Beberapa poin krusial yang menjadi tuntutan warga Sukamulya meliputi:
Pengelolaan Limbah & IPAL: Warga mempertanyakan ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang standar untuk mencegah pencemaran ke saluran irigasi sekitar.
Legalitas Operasional: Perlunya klarifikasi mengenai kelengkapan administrasi, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan legalitas badan usaha pengelola.
Realisasi Kuota Tenaga Kerja Lokal: Sesuai juknis BGN yang mensyaratkan 70% tenaga kerja berasal dari warga lokal, masyarakat menilai implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa warga pada dasarnya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis, namun menekankan bahwa aspek prosedural dan dampak sosial tidak boleh diabaikan.
"Kami tidak menghalangi program nasional ini. Namun, jika izin dan dampak lingkungan tidak dikelola sesuai aturan BGN, warga yang akan menanggung ruginya. Kami menuntut hak masyarakat sekitar untuk dilibatkan secara aktif sebagai tenaga kerja," tegasnya.
Ancaman Aksi Massa
Masyarakat Sukamulya menegaskan bahwa mereka membuka ruang dialog dengan pihak pengelola maupun mitra dapur MBG Ciseureuh 5. Namun, apabila aspirasi mengenai dampak lingkungan dan penyerapan tenaga kerja ini tidak segera ditanggapi secara serius, warga berencana melakukan aksi massa sebagai bentuk protes terbuka.
Hingga saat ini, pihak pengelola dapur MBG Ciseureuh 5 belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh warga. Masyarakat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Badan Gizi Nasional dapat turun tangan untuk memediasi serta memastikan operasional dapur berjalan selaras dengan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan warga lokal.
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Ciseureuh 5 merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk pemenuhan gizi masyarakat. Berlokasi di wilayah strategis Jalan Irigasi, unit ini diharapkan menjadi percontohan distribusi gizi, namun saat ini tengah mendapatkan sorotan terkait kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Sabet Penghargaan Disway Top Regional Leader Award 2026, Saepul Bahri Binzein Kokohkan Purwakarta sebagai Magnet Industri Jawa Barat
- 2Menguji Akuntabilitas di Tengah Polemik PCMB Jawa Barat: Solusi Untuk Calon Murid Lebih Utama daripada Pergantian Pimpinan
- 3Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 4BEM Se-Kota Makassar Gelar Dialog Kebangsaan, Dorong Independensi Mahasiswa Menuju Indonesia Emas
- 5Hari Jadi Purwakarta 2026 Dimulai, Om Zein Ajak Warga Jaga Sumber Air Lewat Tradisi Muru Indung Cai
- 6HMI Cabang Purwakarta dan Wamenko Bidang Pangan: Merekonstruksi Ketahanan Pangan Nasional dari Perspektif Kader Mandataris dan Arsitektur Digital
- 7Sambut HUT Ke-57 UIN Sultanah Nahrasiyah, Personel Brimob Aceh Batalyon B Pelopor Gelar Aksi Donor Darah
- 8Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik
- 9Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 10Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik


