DPRD Jabar Keluarkan 83 Rekomendasi untuk Evaluasi Kinerja Gubernur pada LKPJ 2025

AKURAT JABAR – Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Jawa Barat mengeluarkan sebanyak 83 rekomendasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah selama satu tahun anggaran berjalan.

Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan, mengatakan sejumlah rekomendasi disusun berdasarkan hasil peninjauan menyeluruh terhadap berbagai sektor strategis pembangunan di Jawa Barat.

“Dari peninjauan atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, ada kurang lebih 83 rekomendasi,” kata Hasim Adnan di Bandung, Rabu.

Menurutnya, sektor pembangunan manusia menjadi salah satu perhatian utama DPRD Jawa Barat. Dalam sektor tersebut, dewan menyoroti indikator pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai masih perlu diperkuat.

Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah Capai 92,57 Persen, Pemda Purwakarta sampaikan LKPJ Tahun 2024 di Paripurna

Pada bidang kesehatan misalnya, DPRD Jabar menilai angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Selain itu, pemerataan akses layanan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah juga dinilai belum optimal.

“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” ujar Hasim.

DPRD Jawa Barat juga menyoroti sektor infrastruktur. Meski capaian pemantapan jalan mengalami perkembangan dibanding tahun sebelumnya, pemerataan pembangunan infrastruktur dinilai masih perlu ditingkatkan agar konektivitas antarwilayah semakin baik.

Pansus XIII menilai pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebijakan pemerataan pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.

Baca Juga: LKPJ 2024 Disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi, Apresiasi Capaian Bey Machmudin

Di sektor kesejahteraan sosial, persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus evaluasi. DPRD mendorong penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Hasim menjelaskan bahwa peningkatan program link and match antara pendidikan dengan kebutuhan industri harus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, kemitraan industri hingga terciptanya hubungan industrial yang kondusif juga dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tidak hanya itu, DPRD Jawa Barat turut menaruh perhatian pada persoalan lingkungan hidup yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Pengelolaan sampah, kualitas air, hingga pencemaran udara disebut masih membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi antarinstansi.

Baca Juga: Soroti Kinerja BUMD Jawa Barat yang Merugi, Komisi III DPRD Jabar Siapkan Opsi Amputasi

Pansus XIII juga menyoroti minimnya alokasi anggaran sektor lingkungan hidup yang hanya berada di angka 0,4 persen dari total anggaran daerah.

Menurut DPRD, angka tersebut perlu dievaluasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan, DPRD Jabar memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” ujar Hasim.

Ia menambahkan, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

DPRD Jawa Barat juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan.

Baca Juga: DPRD Jabar Ingatkan Pemda Jaga Resapan Air: Angka Lahan Hijau Masih 40 Persen

“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tuturnya.

Hasim menilai evaluasi terhadap kinerja gubernur tahun 2025 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi arah pembangunan daerah.

Menurutnya, kebijakan pembangunan Jawa Barat ke depan harus lebih berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat membentuk tim khusus guna memastikan seluruh rekomendasi DPRD dapat dijalankan secara optimal pada tahun berikutnya.

“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya,” kata Hasim.

Baca Juga: Tuntaskan Target 2025: DPRD Jabar Sahkan 10 Perda dan APBD 2026 di Penghujung Tahun