HMI Cabang Purwakarta dan Wamenko Bidang Pangan: Merekonstruksi Ketahanan Pangan Nasional dari Perspektif Kader Mandataris dan Arsitektur Digital

AKURAT JABAR – Dalam upaya mendekonstruksi tantangan ketahanan pangan yang bersifat multidimensi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta menyelenggarakan “Forum Konsolidasi Kebijakan Pangan: Kader sebagai Arsitek Sistem dan Mandataris Umat”.

Forum tingkat strategis ini menghadirkan Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI sebagai narasumber utama. Diskusi dihadiri jajaran pengurus cabang, alumni, serta kader LK 2-LKK lulusan Training Raya.

Pemilihan isu ketahanan pangan dilandasi data empiris BPS dan Kementerian Perdagangan 2024. Indonesia masih mengimpor 3,05 juta ton beras senilai US$1,91 miliar, 3,38 juta ton gula senilai US$2 miliar, dan 8,44 juta ton gandum senilai US$2,56 miliar.

Ketergantungan pada Brazil untuk gula, Australia-Kanada untuk gandum, serta Thailand-Vietnam untuk beras, menunjukkan kerentanan geopolitik rantai pasok pangan nasional.

Kondisi ini diperparah konversi lahan pertanian, penuaan regenerasi petani, dan dominasi “tengkulak digital” dalam rantai distribusi.

Baca Juga: Menko Pangan: Pengoplos Beras Adalah Penipu Rakyat! Pemerintah Siap Tindak Tegas

Kerangka Komitmen Pemerintah: Dari Swasembada Retorika ke Kedaulatan Sistemik

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam keynote address-nya menegaskan pergeseran paradigma kebijakan pangan era 2026-2029. Jika sebelumnya fokus pada target “swasembada komoditas tertentu”, kini arahnya adalah “kedaulatan sistem pangan”.

“Ketahanan pangan tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai sekadar cukupnya stok beras di gudang Bulog. Ia adalah sistem kompleks yang merentang dari hulu ke hilir: kepemilikan lahan, akses benih unggul, efisiensi pupuk, integrasi logistik, hingga daya beli masyarakat," ujar Faisol.

"Pemerintah menyadari bahwa birokrasi pusat memiliki keterbatasan dalam membaca dinamika mikro di pasar tradisional Purwakarta, Ciamis, atau daerah lainnya. Di titik inilah kami membutuhkan mitra intelektual: kader HMI yang dilatih berpikir sistemik,” tambah Wakil Menteri.

Lebih lanjut, ia memaparkan 3 arah kebijakan yang membuka ruang kolaborasi dengan HMI: 

1. Digitalisasi Rantai Pasok

Membangun sistem traceability komoditas berbasis blockchain untuk memotong 3-4 mata rantai tengkulak. Data harga dan stok real-time akan menjadi barang publik.

2. Data Terbuka untuk Masyarakat Sipil

Kemenko Pangan akan membuka akses API data rawan pangan dan neraca komoditas. Ini undangan agar kader HMI mengembangkan dashboard pengawasan berbasis data BPS-BMKG.

3. Penguatan Koperasi Digital Petani: Negara mendorong transformasi koperasi konvensional menjadi “Platform Cooperativism” yang dimiliki petani. Model ini ditawarkan sebagai alternatif atas dominasi platform komersial yang mengekstraksi nilai.

“Kader HMI harus berhenti menjadi ‘kritikus tanpa prototipe’. Kami undang HMI Cabang Purwakarta menjadi pilot project: melahirkan kader yang bisa menerjemahkan kebijakan makro menjadi aplikasi mikro. Jika kader bisa merancang sistem informasi harga gabah yang adil, itu kontribusi nyata pada kedaulatan pangan,” tegasnya.

Baca Juga: Panen Raya Agroforestry di Gunung Hejo Purwakarta: Menuju Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Posisi Ideologis HMI Cabang Purwakarta: Mandataris Umat di Pusaran Kapitalisme Pangan

Menanggapi komitmen pemerintah, Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta Muhammad Asep Budiana menyampaikan orasi kebijakan yang merujuk pada hasil Training Raya LK 2-LKK. Baginya, krisis pangan adalah krisis kepemimpinan dan krisis epistemologi.

“Ketika 60% kedelai dan 80% daging sapi kita impor, maka perut 282 juta penduduk Indonesia digadaikan pada fluktuasi kurs dan perang dagang negara lain. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini masalah kedaulatan," tegas dia.

"LK 2-LKK mengajarkan kami bahwa kader HMI pasca-kaderisasi bertransformasi dari homo academicus menjadi mandataris umat. Mandat itu berarti kami tidak punya privilege untuk diam saat ada petani yang dieksploitasi tengkulak dan konsumen yang terjepit harga,” ucap Muhammad Asep Budiana.

Ia menguraikan 3 pilar komitmen HMI Cabang Purwakarta yang dikorelasikan langsung dengan arah digitalisasi pangan:

Pertama, Dekonstruksi Epistemologi Pangan. HMI menolak narasi “data adalah minyak baru” yang menjadikan data petani sebagai komoditas. HMI menawarkan narasi “data adalah amanah”.

Setiap data produksi petani harus menjadi milik kolektif untuk kemaslahatan, bukan untuk diekstraksi korporasi. Ini basis etis bagi kader dalam merancang sistem digital.

Kedua, Rasionalitas Ekonomi Kerakyatan. Komitmen HMI adalah melawan logika “rantai pasok panjang = margin tengkulak”.

HMI Cabang Purwakarta akan memfasilitasi lahirnya koperasi digital petani yang terintegrasi dengan platform milik kolektif. Tujuannya: petani dapat harga wajar, konsumen dapat harga stabil, tanpa perantara yang tidak produktif.

Ketiga, Presisi Manajerial Kader. Pasca-Training Raya, kader dituntut punya kompetensi supply chain management dan data-driven leadership.

Muhammad Asep Budiana mengumumkan peluncuran “HMI Food Watch Purwakarta”: sistem pemantauan harga 9 komoditas pangan pokok di 10 pasar tradisional. Laporan dikumpulkan kader lapangan, dianalisis secara mingguan, dan dijadikan rekomendasi kebijakan untuk Pemda.

“Ukuran keberhasilan kader bukan seberapa lantang orasi di mimbar, tetapi seberapa efektif ia menurunkan volatilitas harga cabai di Pasar Rebo. Mandataris umat harus bicara dengan data, bukan asumsi,” pungkasnya.

Baca Juga: Om Zein Dorong Kader HMI Perkuat Nilai Keislaman di Tengah Disrupsi Digital

Titik Temu dan Luaran Konkret: Deklarasi Purwakarta untuk Kedaulatan Pangan

Forum ditutup dengan penandatanganan “Deklarasi Purwakarta untuk Kedaulatan Pangan” oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Deklarasi ini berisi 4 poin komitmen moral:

1. Mendorong penguatan produksi pangan lokal berbasis agroekologi dan kearifan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis.

2. Mengembangkan literasi data dan teknologi tepat guna bagi petani dan kader sebagai basis pengambilan keputusan yang presisi.

3. Membangun mekanisme pengawasan sosial terhadap rantai pasok pangan untuk mencegah praktik spekulasi dan penimbunan.

4. Menjadikan Purwakarta sebagai laboratorium kebijakan pangan partisipatif antara negara, akademisi, dan organisasi kepemudaan.

Wakil Menteri mengapresiasi bahwa HMI tidak hanya mengajukan kritik, tetapi membawa prototipe solusi.

“Ini model kolaborasi yang kami butuhkan: negara membuka data dan kebijakan, masyarakat sipil mengisi dengan militansi dan presisi. Jika model Purwakarta berhasil, ini bisa direplikasi sebagai blueprint nasional,” ujarnya.

Dengan forum ini, HMI Cabang Purwakarta menegaskan reposisi organisasi: dari sekadar gerakan moral menjadi gerakan perancangan sistem.

Komitmen bersama dengan Kemenko Pangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan masa depan hanya akan tegak jika disangga oleh tiga kaki: kebijakan negara yang berpihak, militansi ideologis kader, dan arsitektur digital yang berkeadilan.

Baca Juga: Panen Raya Padi Serentak, Bupati Purwakarta: Tak Boleh Lagi Ada Alih Fungsi Lahan Persawahan