Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi, Pemprov Jabar Dorong Pengamanan Perlintasan dan Flyover

AKURAT JABAR – Peristiwa kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi menyisakan duka mendalam.

Pemerintah daerah dan provinsi bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perlintasan kereta.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut melayat korban kecelakaan tersebut.

Salah satu korban meninggal dunia diketahui merupakan karyawati KompasTV, Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32), yang berdomisili di Perumahan Griya Asri 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pengamanan di seluruh perlintasan kereta api harus menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Kecelakaan Kereta Bekasi: 14 Tewas, Dedi Mulyadi Tanggung Biaya dan Santunan Korban

Dia menyoroti masih banyaknya perlintasan, termasuk yang tidak resmi, yang belum memiliki sistem pengamanan memadai.

“Semua perlintasan harus ada pengaman. Kalau tidak, kejadian akan terus terulang,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan munculnya jalan-jalan baru yang tidak terintegrasi dengan jalur resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Ia mencontohkan kasus di wilayah Cirebon yang menyebabkan seorang masinis mengalami cacat permanen akibat kecelakaan di perlintasan yang tidak terjaga.

Untuk wilayah padat seperti Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong percepatan pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang.

Baca Juga: Naik Drastis 48 Persen! Penumpang Stasiun Garut Lebaran 2026 Tembus Ribuan Orang per Hari, Kereta Api Jadi Pilihan Utama

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para korban.

Ia menyebut terdapat lima orang yang diduga merupakan warga Kabupaten Bekasi, meskipun secara administrasi masih tercatat sebagai penduduk luar daerah.

“Kita khawatirkan lima orang ini adalah warga Kabupaten Bekasi yang memang domisili di sini, tapi belum pindah administrasi. Ini masih kita telusuri,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (29/4/2026).

Asep juga menyampaikan bahwa jumlah korban terdampak mencapai puluhan orang. Saat ini, para korban masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi.

Baca Juga: Jalur KA Purwakarta-Ciganea Diterjang Genangan dan Longsor, Tiga Perjalanan Kereta Api Terpaksa Dihentikan

“Insya Allah Pemerintah Kabupaten Bekasi bertanggung jawab atas pengobatan dan penanganan korban. Kita juga sudah memberikan bantuan langsung kepada keluarga korban,” kata Asep Surya Atmaja.

Lebih jauh, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada penanganan darurat. Keberlanjutan bantuan juga menjadi perhatian, terutama bagi korban yang berperan sebagai tulang punggung keluarga.

“Kita akan pikirkan ke depan, terutama jika korban adalah pencari nafkah utama. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tambahnya.

Terkait penyebab kecelakaan, Asep menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan, yakni banyaknya perlintasan sebidang yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah titik, penjagaan masih dilakukan secara sederhana, bahkan hanya menggunakan palang bambu dengan bantuan warga setempat.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Imlek, KAI Daop 2 Bandung Siapkan 67 Ribu Tempat Duduk

“Ini jadi PR besar bagi kita. Banyak perlintasan yang hanya dijaga secara sederhana, bahkan ada yang hanya menggunakan palang bambu dan dijaga warga,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk PT KAI, guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perlintasan kereta api.

“Kita akan kolaborasi dengan KAI. Ke depan, kita pertimbangkan pembangunan flyover atau sistem pengamanan yang lebih baik. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa perbaikan infrastruktur perlintasan akan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam waktu dekat. Anggaran khusus akan segera disiapkan untuk mendukung upaya tersebut.

“Ini kondisi darurat dan berbahaya. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Insya Allah akan kita anggarkan secepatnya,” pungkas Asep.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator transportasi dalam meningkatkan keselamatan publik, khususnya di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Bekasi.

Baca Juga: Reaktivasi 11 Jalur Kereta Api di Jabar, PT KAI Dukung Langkah Dedi Mulyadi Kurangi Macet dan Dorong Pariwisata