Plt Bupati Bekasi Terima Aksi Mahasiswa, Janji Benahi Ketimpangan Pembangunan
AKURAT JABAR - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menerima perwakilan massa aksi dari Forum Remaja Mahasiswa Utara (Formara) dalam sebuah audiensi yang berlangsung di ruang kerjanya, Kamis, 9 April 2026.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait ketimpangan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan utama yang dinilai belum merata, mulai dari sektor pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga perlunya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Ketimpangan pembangunan Bekasi, khususnya di wilayah utara, menjadi isu utama yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara bertahap dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Musrenbang Bekasi 2027, Asep Surya Atmaja Tekankan Pembangunan Merata dan Tepat Sasaran
Ia menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Plt Bupati, belum ada pelantikan jabatan struktural yang dilakukan.
“Terkait isu jual beli jabatan, saya tegaskan bahwa selama menjabat belum ada pelantikan jabatan struktural. Pelantikan yang dilakukan baru sebatas jabatan fungsional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan kewenangan sebagai pelaksana tugas kepala daerah membuat dirinya harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pelantikan jabatan struktural. Hingga saat ini, izin yang diberikan baru mencakup pengisian jabatan fungsional.
Asep juga mengakui bahwa masih terdapat banyak posisi jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejumlah posisi tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi yang disebutnya sudah terjadi sebelum dirinya menjabat.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah berencana kembali mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri agar proses pengisian jabatan dapat segera dilakukan.
Baca Juga: Asep Surya Atmaja Tekankan Pentingnya Manasik Haji bagi Jemaah Bekasi 2026
Terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menekankan pentingnya transparansi dan sistem berbasis kompetensi.
Ke depan, kebijakan mutasi akan mengacu pada sistem manajemen talenta ASN, di mana akan diajukan tiga kandidat terbaik sebelum diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Selain isu birokrasi, ketimpangan pembangunan Bekasi juga terlihat pada sektor pendidikan dan infrastruktur di wilayah utara.
Asep menyebut akan turun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah Hurip Jaya, guna melihat kondisi masyarakat secara nyata dan memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Di sektor infrastruktur, wilayah Babelan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Permasalahan seperti minimnya penerangan jalan umum (PJU), kondisi jalan yang rusak, hingga banjir berkepanjangan masih menjadi keluhan masyarakat.
Baca Juga: Plt Bupati Bekasi Resmikan Pembangunan Jembatan Garuda untuk Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan fasilitas penerangan jalan umum.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Bekasi secara bertahap.
“Ke depan, pembangunan akan dilakukan lebih merata dengan menetapkan tiga hingga lima titik prioritas di setiap desa,” jelasnya.
Permasalahan banjir di wilayah utara Kabupaten Bekasi juga menjadi perhatian serius. Asep menjelaskan bahwa kondisi geografis sebagai daerah hilir membuat wilayah ini rentan terhadap genangan air.
Penyebabnya beragam, mulai dari pendangkalan sungai, kiriman air dari wilayah hulu, hingga fenomena banjir rob di kawasan pesisir.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah akan melakukan langkah terpadu bersama berbagai pihak.
Upaya yang direncanakan antara lain normalisasi sungai bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), penataan kawasan hilir, penundaan izin pembangunan di daerah rawan banjir, serta kajian pembangunan embung dan sodetan air.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah tanggap darurat saat terjadi banjir, termasuk evakuasi masyarakat secara langsung di lapangan untuk memastikan keselamatan warga.
Audiensi antara mahasiswa dan Plt Bupati Bekasi ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan merata.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog serta mempercepat pembangunan, terutama di wilayah utara yang selama ini dinilai tertinggal.
Dengan berbagai langkah tersebut, ketimpangan pembangunan Bekasi diharapkan dapat berkurang, sehingga kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dapat tercapai secara merata.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
