Revitalisasi Vokasi Pariwisata Digenjot, 483 Skema Okupasi Diluncurkan di Bandung

AKURAT JABAR - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat langkah konkret dalam merevitalisasi pendidikan vokasi sebagai respons atas tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis.

Fokus utama kebijakan ini adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan siap kerja, khususnya di sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri.

Dalam agenda tersebut, Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, secara resmi meluncurkan 483 skema okupasi nasional yang mencakup 34 bidang di sektor pariwisata.

Skema ini disusun melalui kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai upaya standarisasi kompetensi tenaga kerja.

Menurut Widiyanti, peluncuran skema okupasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui jalur vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Baca Juga: Lewotobi Meletus, Ketua Bidang  Pariwisata PB HMI Nur Ghina Muslimah Minta Kemenpar Integrasikan Sistem Mitigasi

"Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi profesi kepariwisataan di Indonesia dalam membangun standar kompetensi yang jelas, terstruktur, dan diakui secara nasional. Standarisasi ini penting agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar global," ucap Menpar RI.

"Upaya ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Revitalisasi pendidikan vokasi ini juga hadir sebagai jawaban atas fenomena anomali di pasar tenaga kerja, di mana tingkat pengangguran terbuka justru banyak diisi oleh lulusan pendidikan tinggi.

Kondisi ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti persoalan tersebut dari sisi sistem pendidikan.

Ia menilai pola pendidikan saat ini masih terlalu berorientasi pada sektor formal, sehingga menciptakan penumpukan pencari kerja di sektor tertentu.

"Sekolah selalu membangun pikiran untuk kerja pada sektor formal. Akhirnya mereka antre di pabrik, antre jadi ASN, padahal peluang kerja di luar itu terbuka lebar," ungkap Gubernur.

Baca Juga: Kunjungi Cirebon, Menpar Widiyanti Putri Wardhana Pastikan Kesiapan Destinasi Wisata Jelang Libur Lebaran 2026

Ia pun mendorong lembaga pendidikan vokasi agar lebih progresif dalam menggali potensi ekonomi alternatif yang selama ini belum dimaksimalkan.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang besar di antaranya industri kerajinan seperti anyaman, pengembangan pangan tradisional, hingga sektor perkebunan kopi dan teh yang memiliki pasar relatif stabil.

Pandangan serupa disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

Ia menekankan pentingnya integrasi antara lembaga pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Ini era bonus demografi. Pendidikan harus bergerak dinamis mengikuti peluang kerja, tidak hanya di teknologi, tetapi juga di sektor pariwisata, kebudayaan, dan pemanfaatan kekuatan alam," ujarnya.

Data terbaru menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja hingga Agustus 2025.

Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pemulihan dan ekspansi industri pariwisata di berbagai daerah.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Reaktivasi Jalur Kereta Api, Dukung Pariwisata di Jawa Barat

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian Pariwisata juga terus memperkuat infrastruktur pendidikan vokasi melalui pengembangan enam politeknik pariwisata, termasuk Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang menjadi salah satu pusat unggulan dalam mencetak tenaga profesional di bidang hospitality.

Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimistis revitalisasi pendidikan vokasi tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga mendorong lahirnya tenaga kerja kompeten yang siap bersaing di tingkat global.

Selain itu, penguatan sektor pariwisata berbasis SDM berkualitas diharapkan dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Baca Juga: Akses Data Publik: Disparbud Jabar Jamin Keterbukaan Informasi Pariwisata