Jabar Perkuat Keselamatan Kereta Api: Palang Pintu, Flyover, dan Petugas Jaga

Didin Wahidin | 4 Mei 2026, 23:07 WIB

Jawa Barat tingkatkan keselamatan kereta api melalui palang pintu, flyover, dan petugas jaga di 16 titik strategis.

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan perlunya percepatan pembangunan palang pintu perlintasan kereta api dan penempatan petugas jaga di lokasi yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Instruksi ini disampaikan melalui surat resmi kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat.

Langkah ini menjadi respons terhadap kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, yang memicu perhatian serius pemerintah provinsi terkait keselamatan transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat (Dishub), Dhani Gumelar, menekankan pentingnya strategi terpadu dalam mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Kami pun membuka opsi bantuan keuangan (bankeu) untuk pembangunan palang pintu kereta api pada ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” ujar Dhani, Jumat (1/5/2026).

Dishub sebelumnya telah membangun palang pintu dan pos jaga di JPL 211 Kabupaten Garut pada 2025, termasuk menempatkan petugas di lokasi tersebut.

Saat ini, kajian perencanaan (DED) sedang dilakukan untuk membangun fasilitas serupa di JPL 46 dan 52 Kota Sukabumi, sebagai bagian dari pengembangan bertahap di seluruh Jawa Barat.

Usulan pembangunan palang pintu kini datang dari beberapa daerah, termasuk Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

Strategi Infrastruktur: Flyover dan Underpass

Selain palang pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan pembangunan flyover dan underpass di 16 titik strategis.

Titik-titik tersebut mencakup Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten/Kota Bogor, Indramayu, dan Subang.

“Kami prioritaskan pembangunan flyover/underpass di perlintasan dengan jalur ganda (double track) dan volume lalu lintas tinggi. Usulan ini telah disampaikan ke Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Bina Marga,” jelas Dhani.

Langkah ini bertujuan mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, sekaligus mendukung efisiensi transportasi bagi masyarakat dan logistik di Jawa Barat.

Peningkatan Fasilitas Rambu Lalu Lintas

Selain pembangunan infrastruktur, Dishub Jawa Barat melakukan inventarisasi rambu lalu lintas di perlintasan kereta api ruas jalan provinsi pada 2025.

Berdasarkan temuan tersebut, Dishub akan melakukan pemasangan dan penggantian rambu yang rusak sepanjang 2026, memastikan tanda peringatan berfungsi optimal untuk pengguna jalan.

Kombinasi palang pintu, petugas jaga, flyover/underpass, dan rambu lalu lintas diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan secara signifikan, terutama di perlintasan yang sering dilalui kendaraan dan kereta api berskala besar.

Fokus pada Kolaborasi Pemerintah Daerah

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Setiap daerah diharapkan proaktif mengajukan lokasi prioritas pembangunan, sementara Dishub Jabar memberikan pendampingan teknis dan bantuan keuangan jika diperlukan.

Strategi ini menegaskan komitmen Jawa Barat untuk menjadi provinsi dengan transportasi aman dan terintegrasi, meminimalkan risiko kecelakaan, serta meningkatkan efisiensi mobilitas warga dan distribusi logistik.

Dengan pendekatan berbasis infrastruktur, teknologi, dan kolaborasi lintas wilayah, Jawa Barat berambisi menjadikan keselamatan perlintasan kereta api sebagai prioritas utama dalam pembangunan transportasi publik yang berkelanjutan.