KDM Bongkar Kios Liar di Jantung Bandung, Penataan Kota Humanis Jadi Sorotan Warga

AKURAT JABAR — Langkah Kang Dedi Mulyadi (KDM) menertibkan kios liar di pusat Kota Bandung menjadi perhatian publik. Tidak hanya karena aksi pembongkaran dilakukan langsung di kawasan strategis kota, tetapi juga karena pendekatan humanis yang diterapkan kepada para pedagang kecil.
Penataan kawasan tersebut dilakukan di jalur trotoar yang selama bertahun-tahun dipenuhi kios semi permanen. Area itu merupakan akses penting masyarakat menuju Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Gedung Sate, hingga sejumlah kantor pemerintahan di pusat Kota Bandung.
Dalam kegiatan peninjauan lapangan, KDM menilai kondisi trotoar yang dipenuhi bangunan liar telah mengubah wajah kota menjadi kumuh dan semrawut.
Selain mengganggu pejalan kaki, keberadaan lapak dinilai memicu penumpukan sampah serta menghambat akses publik.
“Daerah ini merupakan jantung kota dan akses harian masyarakat menuju tempat pelayanan kesehatan serta kantor gubernur. Kita tidak bisa terus membiarkan kekumuhan ini. Fungsi trotoar harus dikembalikan sebagaimana mestinya agar kota terlihat rapi dan tertata,” ujar KDM di sela kegiatan penertiban.
Berbeda dari pola penertiban yang kerap menimbulkan konflik, kegiatan yang dipimpin KDM berlangsung tanpa kericuhan.
Para pedagang terlihat membongkar lapaknya secara sukarela dengan bantuan petugas di lapangan.
Pendekatan persuasif menjadi strategi utama dalam proses penataan tersebut. KDM bahkan turun langsung berbincang dengan para pedagang untuk mendengar kondisi ekonomi yang mereka alami.
Mulai dari tukang sol sepatu hingga pedagang makanan, semuanya diberi ruang menyampaikan keluhan terkait cicilan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Momen itu menjadi salah satu sisi yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat. Di tengah proses penertiban fasilitas umum, KDM justru memilih membuka dialog dengan warga kecil agar kebijakan pemerintah tidak dianggap mematikan mata pencaharian rakyat.
Baca Juga: Strategi Penertiban Bangunan Liar Jawa Barat: Satpol PP Jabar Sosialisasi Perda GSB di Lembang
Sebagai bentuk solusi sementara, KDM memberikan bantuan modal tunai kepada para pedagang terdampak.
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa penataan berlangsung.
Tidak berhenti sampai di situ, ia juga meminta seluruh pedagang didata berdasarkan identitas kependudukan atau KTP.
Data tersebut nantinya akan digunakan untuk pembahasan lanjutan di Gedung Sate terkait solusi jangka panjang bagi keberlangsungan usaha mereka.
KDM menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki tujuan menggusur rakyat kecil tanpa solusi. Menurutnya, penataan kota tetap harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia memastikan pemerintah akan menyiapkan skema agar para pedagang tetap dapat berjualan secara tertib tanpa menggunakan trotoar atau fasilitas umum sebagai tempat usaha permanen.
“Kita ingin kota ini tertata tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah. Nanti akan dicari pola terbaik agar mereka tetap bisa berdagang dengan lebih rapi dan tidak mengganggu fasilitas publik,” katanya.
Selain fokus pada penataan fisik kawasan, KDM juga menyoroti lemahnya pengawasan lingkungan selama ini.
Ia memberikan perhatian khusus kepada aparat wilayah setempat agar lebih aktif menjaga ketertiban kawasan publik.
Menurutnya, pembiaran selama puluhan tahun tidak boleh kembali terjadi karena akan berdampak terhadap kualitas tata kota dan kenyamanan warga.
Penertiban kios liar di kawasan pusat Bandung ini dinilai menjadi langkah awal transformasi ruang publik yang lebih bersih dan nyaman.
Setelah lapak dibongkar, kawasan trotoar tampak lebih terbuka dan mudah diakses pejalan kaki.
Pemerintah daerah berharap wajah baru kawasan tersebut nantinya mampu menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, terang, dan manusiawi bagi masyarakat.
Langkah KDM ini pun memunculkan respons positif dari sebagian warga. Banyak masyarakat menilai penataan trotoar memang diperlukan, namun tetap harus dilakukan dengan pendekatan sosial agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pedagang kecil.
Dengan pendekatan humanis yang dikedepankan, penataan kota di Bandung kini menjadi sorotan karena dianggap mampu memadukan ketegasan aturan dan kepedulian sosial dalam satu kebijakan.
Baca Juga: DPRD Jabar Ingatkan Pemda Jaga Resapan Air: Angka Lahan Hijau Masih 40 Persen
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Sabet Penghargaan Disway Top Regional Leader Award 2026, Saepul Bahri Binzein Kokohkan Purwakarta sebagai Magnet Industri Jawa Barat
- 2Menguji Akuntabilitas di Tengah Polemik PCMB Jawa Barat: Solusi Untuk Calon Murid Lebih Utama daripada Pergantian Pimpinan
- 3Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 4BEM Se-Kota Makassar Gelar Dialog Kebangsaan, Dorong Independensi Mahasiswa Menuju Indonesia Emas
- 5Hari Jadi Purwakarta 2026 Dimulai, Om Zein Ajak Warga Jaga Sumber Air Lewat Tradisi Muru Indung Cai
- 6HMI Cabang Purwakarta dan Wamenko Bidang Pangan: Merekonstruksi Ketahanan Pangan Nasional dari Perspektif Kader Mandataris dan Arsitektur Digital
- 7Sambut HUT Ke-57 UIN Sultanah Nahrasiyah, Personel Brimob Aceh Batalyon B Pelopor Gelar Aksi Donor Darah
- 8Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik
- 9Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 10Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik







