SPMB Jabar 2026 Dimulai, Disdik Pastikan Akses Pendidikan Adil dan Transparan

AKURAT JABAR – Dinas Pendidikan Jawa Barat menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, SPMB bukan hanya sekadar proses administrasi penerimaan siswa baru.
Menurutnya, tahapan tersebut menjadi pintu awal untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan.
“SPMB merupakan salah satu tahapan strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi pintu awal dalam memastikan setiap anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas,” ujar Purwanto, Senin (18/5/2026).
Dalam pelaksanaan SPMB 2026, Disdik Jabar terlebih dahulu menjalankan tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Baca Juga: SPMB Jabar 2026 Dimulai Akhir Mei, Disdik Pastikan 826 Ribu Lulusan SMP-MTs Punya Akun Digital
Program ini dilakukan untuk memetakan potensi lulusan SMP dan MTs sederajat di seluruh wilayah Jawa Barat.
Purwanto menjelaskan, pemetaan tersebut mencakup pilihan sekolah, jalur penerimaan, hingga kondisi peserta didik.
Langkah itu dinilai penting agar pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Pemetaan tahun ini tidak sekadar pendataan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam penyaluran peserta didik, perencanaan daya tampung, serta pelaksanaan SPMB yang objektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Disdik Jabar juga memastikan kapasitas sekolah tingkat menengah di Jawa Barat masih mencukupi dibanding jumlah lulusan SMP dan MTs tahun ini.
Baca Juga: Disdik Jabar Mulai Uji Coba Aplikasi SPMB 2026, 826 Ribu Siswa SMP-MTs Bakal Terdata
Berdasarkan data yang disampaikan, total daya tampung SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi.
Jumlah tersebut setara dengan 109,93 persen dari total lulusan SMP dan MTs sederajat yang mencapai 826.996 siswa di seluruh Jawa Barat.
Adapun rincian daya tampung pendidikan menengah di Jawa Barat meliputi 195.344 kursi SMA negeri, 143.460 kursi SMA swasta, 124.217 kursi SMK negeri, serta 320.720 kursi SMK swasta.
Selain itu, Madrasah Aliyah negeri memiliki daya tampung sebanyak 21.888 kursi dan MA swasta sebanyak 81.936 kursi. Sementara total daya tampung sekolah negeri berada pada angka 43,9 persen.
Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjalankan program Sekolah Manusia Unggul atau Maung.
Baca Juga: Uji Publik SPMB Jabar 2026 Digelar, Disdik Pastikan Sistem Penerimaan Lebih Matang
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berbasis potensi dan bakat istimewa peserta didik.
Program Sekolah Maung dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 421.3/Kep.254-Disdik/2026 tertanggal 13 Mei 2026.
“Saat ini, Sekolah Manusia Unggul telah hadir di 28 SMA dan 13 SMK di Jawa Barat,” ungkap Purwanto.
Melalui program tersebut, Pemprov Jabar menargetkan lahirnya generasi muda yang memiliki daya saing global sekaligus karakter yang kuat.
Untuk memperkuat pelaksanaan SPMB 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan, Disdukcapil kabupaten dan kota, serta sejumlah instansi terkait telah membentuk Tim Management Office (TMO) di masing-masing daerah.
Baca Juga: Babak Baru SPMB Jabar 2026: Strategi Cegah Putus Sekolah hingga Tes Akademik Jadi Syarat Utama
Tim tersebut bertugas mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik kecurangan.
Disdik Jabar menegaskan, pelaksanaan SPMB Sekolah Manusia Unggul dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, inklusif, berbasis merit, efektif, efisien, serta berintegritas.
Sementara itu, untuk pelaksanaan SPMB sekolah umum, pemerintah tetap menerapkan prinsip objektif, adil, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
“Kami semua berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB dan menghindari segala bentuk intervensi maupun kecurangan,” tegasnya.
Pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat diharapkan mampu memberikan kepastian layanan pendidikan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, sistem pemetaan yang dilakukan sejak awal diyakini dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi ketimpangan daya tampung sekolah di berbagai daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Sabet Penghargaan Disway Top Regional Leader Award 2026, Saepul Bahri Binzein Kokohkan Purwakarta sebagai Magnet Industri Jawa Barat
- 2Menguji Akuntabilitas di Tengah Polemik PCMB Jawa Barat: Solusi Untuk Calon Murid Lebih Utama daripada Pergantian Pimpinan
- 3Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 4BEM Se-Kota Makassar Gelar Dialog Kebangsaan, Dorong Independensi Mahasiswa Menuju Indonesia Emas
- 5Hari Jadi Purwakarta 2026 Dimulai, Om Zein Ajak Warga Jaga Sumber Air Lewat Tradisi Muru Indung Cai
- 6HMI Cabang Purwakarta dan Wamenko Bidang Pangan: Merekonstruksi Ketahanan Pangan Nasional dari Perspektif Kader Mandataris dan Arsitektur Digital
- 7Sambut HUT Ke-57 UIN Sultanah Nahrasiyah, Personel Brimob Aceh Batalyon B Pelopor Gelar Aksi Donor Darah
- 8Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik
- 9Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 10Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik







