Bandung Ajukan Status Darurat Sampah ke Pemprov Jabar, Lonjakan Volume Sampah Pascalibur Jadi Pemicu

AKURAT JABAR – Pemerintah Kota Bandung resmi mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan persampahan di ibu kota Jawa Barat tersebut.

Lonjakan volume sampah yang terjadi selama periode libur panjang, mulai dari libur Idulfitri hingga rangkaian akhir pekan panjang dalam beberapa pekan terakhir, dinilai telah memberikan beban signifikan terhadap kapasitas pengelolaan sampah Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa peningkatan aktivitas warga serta tingginya jumlah kunjungan wisatawan berdampak langsung pada bertambahnya timbulan sampah harian yang harus ditangani pemerintah daerah.

Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat Kota Bandung hingga saat ini masih mengandalkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sarimukti sebagai lokasi pembuangan residu sampah.

Ketergantungan terhadap fasilitas yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membuat kapasitas penanganan sampah Kota Bandung sangat bergantung pada kuota pembuangan yang diberikan pemerintah provinsi.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong UMKM Jadi Solusi Tekan Sampah Plastik, Humairah Soroti Inovasi Ramah Lingkungan

“Selama musim liburan ini, mulai dari libur Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan sangat berat. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa Kota Bandung tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sendiri. Akibatnya, pengelolaan residu hasil pengolahan sampah sangat bergantung pada kapasitas yang tersedia di TPPA Sarimukti.

Di tengah meningkatnya volume sampah, Farhan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah membantu dengan memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah menuju TPPA Sarimukti.

Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi risiko penumpukan sampah yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Kota Bandung selama periode kunjungan wisata dan aktivitas masyarakat yang meningkat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui optimalisasi fasilitas pengolahan yang telah tersedia.

Baca Juga: Kerja Sama PSEL Bogor Raya Diteken, Dedi Mulyadi Siap Kawal Proyek Sampah Jadi Energi

Berbagai langkah dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke lokasi pemrosesan akhir.

Meski demikian, hasil pengolahan tetap menghasilkan residu yang membutuhkan tempat pembuangan akhir dengan kapasitas memadai.

“Kami bisa melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Tetapi untuk sisa residu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan TPPA Sarimukti berada di tingkat provinsi,” katanya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menantikan keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah tersebut.

Penetapan status darurat akan mengacu pada ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca Juga: TPA Cikolotok Ditutup Bertahap, Sampah Purwakarta Dialihkan ke PLTSa Sarimukti

Apabila usulan tersebut disetujui, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk menerapkan berbagai kebijakan percepatan penanganan sampah, termasuk langkah-langkah darurat yang diperlukan guna mengendalikan kondisi di lapangan.

Farhan menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari.

Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mendukung program pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah daerah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas lingkungan perkotaan di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Farhan berharap kondisi yang dihadapi saat ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi persoalan persampahan yang semakin kompleks.

Baca Juga: Wali Kota Farhan Jamin Pasokan BBM Kota Bandung 2026 Aman, Tekankan Solusi Sampah Jadi Listrik

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks,” tuturnya.

Pemerintah Kota Bandung optimistis kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah provinsi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dapat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.