Tinjau Program Gaslah, Menteri LH Puji Terobosan Pengelolaan Sampah Kota Bandung di Tingkat RW

AKURAT JABAR – Program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) milik Pemerintah Kota Bandung sukses mencuri perhatian pemerintah pusat.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi saat meninjau langsung pengelolaan sampah Kota Bandung 2026 berbasis masyarakat pada Sabtu (28/2/2026).
Dalam kunjungannya ke RW 19 Kelurahan Antapani Tengah dan RW 05 Kelurahan Dago, Menteri Hanif menilai pendekatan penanganan sampah dari hulu merupakan langkah paling mendasar.
Menurutnya, keberhasilan Bandung dalam menggerakkan warga menjadi bukti nyata penyelesaian masalah sampah perkotaan.
“Langkah ini sangat mendasar. Banyak negara bahkan membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk mencapai tahap yang sama seperti ini,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
Fokus di Hulu, Kurangi Beban TPA Sarimukti
Oleh karena itu, Menteri LH menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Mengingat kondisi TPA Sarimukti yang memiliki keterbatasan daya tampung, perubahan perilaku masyarakat di lingkungan tempat tinggal menjadi kunci utama.
Faktanya, Hanif menganggap program Gaslah yang melibatkan masyarakat secara langsung mampu membangun ekosistem mandiri.
Ia berharap kolaborasi ini terus meluas, mencakup dunia usaha dan pengelola kawasan agar tidak lagi membuang sampah mentah ke hilir.
“Penyelesaian di tingkat RW sangat penting. Kita tidak bisa membebankan masalah ke hilir ketika hilirnya sendiri tidak memiliki muara yang memadai,” tegasnya.
Sinergi Program Sirkular: Kang Pisman hingga Buruan Sae
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut kunjungan ini sebagai bentuk koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas penanganan sampah yang berlangsung pada 25-26 Februari lalu.
Maka dari itu, Pemkot Bandung kini tengah mengintegrasikan berbagai program unggulan menjadi satu kesatuan sistem sirkular.
Selain Gaslah dan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), pemerintah juga menggandeng program Buruan Sae dan Dapur Dahsat.
Baca Juga: Langgar Ambang Batas Emisi, Pemkot Bandung Hentikan Teknologi Termal Sampah
"Ketiga program ini saling menopang dalam sebuah siklus sirkular. Kami terus berkoordinasi dengan pusat untuk mempercepat penanganan sampah di Kota Bandung," jelas Farhan.
Hasilnya, praktik baik di sejumlah RW di Kota Bandung membuktikan bahwa komunitas mampu menuntaskan persoalannya sendiri secara mandiri.
Kunjungan Menteri LH hari ini pun berakhir dengan meninjau eks TPA Jelekong di Baleendah, Kabupaten Bandung.
Dengan demikian, skema pengelolaan sampah Kota Bandung 2026 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengurangan sampah kota secara berkelanjutan.
Baca Juga: Tekan Ketergantungan TPA, Wali Kota Farhan Perkuat Pengelolaan Sampah Kota Bandung 2026
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Sabet Penghargaan Disway Top Regional Leader Award 2026, Saepul Bahri Binzein Kokohkan Purwakarta sebagai Magnet Industri Jawa Barat
- 2Menguji Akuntabilitas di Tengah Polemik PCMB Jawa Barat: Solusi Untuk Calon Murid Lebih Utama daripada Pergantian Pimpinan
- 3Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 4BEM Se-Kota Makassar Gelar Dialog Kebangsaan, Dorong Independensi Mahasiswa Menuju Indonesia Emas
- 5Hari Jadi Purwakarta 2026 Dimulai, Om Zein Ajak Warga Jaga Sumber Air Lewat Tradisi Muru Indung Cai
- 6HMI Cabang Purwakarta dan Wamenko Bidang Pangan: Merekonstruksi Ketahanan Pangan Nasional dari Perspektif Kader Mandataris dan Arsitektur Digital
- 7Sambut HUT Ke-57 UIN Sultanah Nahrasiyah, Personel Brimob Aceh Batalyon B Pelopor Gelar Aksi Donor Darah
- 8Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik
- 9Respons Isu Reformasi Jilid II, Forum Sekjen Cipayung Plus: Situasi Berbeda dengan 1998
- 10Sikapi Tantangan Fiskal dan Demokrasi, Forum Sekjen Cipayung Plus Soroti Program MBG hingga Kebebasan Akademik







