Demokrasi Lokal dan Framing Politik di Balik Polemik Om Zein–Abang Ijo Purwakarta

AKURAT JABAR — Polemik hubungan antara Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein dengan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin terus menjadi perhatian publik.

Konflik tersebut kini dinilai bukan lagi sekadar dinamika internal pemerintahan daerah, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan opini politik yang memengaruhi persepsi masyarakat.

Isu dugaan utang biaya kampanye sebesar Rp35 miliar yang mencuat ke ruang publik disebut menjadi pemicu memanasnya hubungan kedua elite politik tersebut.

Di tengah derasnya pemberitaan, sejumlah pihak mulai menyoroti independensi media serta objektivitas pemberitaan yang berkembang.

Ketua Bidang Komunikasi dan Digital Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), M. Azhar Al As’ary, menilai narasi yang saat ini berkembang telah mengarah pada pembentukan framing politik yang cenderung menyudutkan Bupati Purwakarta.

“Yang dipertontonkan hari ini bukan semata kontrol sosial, tetapi sudah mengarah pada pembentukan opini yang terus-menerus menempatkan Bupati sebagai pusat kesalahan politik. Sementara aktor lain yang juga memiliki andil dalam konflik ini justru nyaris luput dari sorotan,” kata Azhar.

Menurut Azhar, prinsip jurnalistik seperti cover both sides seharusnya tetap dijaga dalam pemberitaan politik.

Baca Juga: HMI Purwakarta Soroti Urgensi Larangan Vape dalam RUU Narkotika untuk Cegah Penyalahgunaan Zat Berbahaya

Ia menilai sebagian media terlalu fokus mendesak Om Zein untuk memberikan klarifikasi, seolah stabilitas politik di Purwakarta hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.

Padahal, lanjut dia, isu dugaan utang politik Rp35 miliar pertama kali muncul dari ruang komunikasi internal yang kemudian dibuka ke publik oleh pihak Wakil Bupati.

Karena itu, media dinilai juga perlu menyoroti langkah politik pihak yang membawa konflik internal ke ruang publik tanpa mekanisme penyelesaian institusional.

“Kenapa tekanan opini hanya diarahkan kepada Bupati? Kenapa pihak yang pertama membuka konflik ini tidak dikritisi secara proporsional? Di sinilah publik mulai melihat adanya ketimpangan framing politik,” ujarnya.

Azhar juga mengkritisi penggunaan teori political order dari Samuel Huntington yang disebut kerap dipakai secara parsial dalam membangun opini publik terkait konflik tersebut.

Menurutnya, Huntington memang menekankan pentingnya stabilitas politik dan ketertiban institusi. Namun substansi pemikiran itu justru menegaskan bahwa kekacauan politik lahir ketika institusi gagal mengelola konflik elite secara sehat.

“Persoalannya bukan sekadar Bupati diam atau tidak. Masalah utamanya adalah lemahnya mekanisme institusional dalam menyelesaikan konflik elite. Tetapi anehnya, yang terus digiring menjadi pusat persoalan hanya satu pihak,” katanya.

Baca Juga: Vokal Soroti Kasus Aktivis KontraS, Ketua Badko HMI Jabar Siti Nurhayati Barsasmy Diteror OTK

Azhar menilai pemberitaan yang berkembang saat ini lebih banyak berhenti pada konflik personal antarelite, tanpa membahas akar persoalan yang lebih besar, yakni mahalnya biaya demokrasi lokal.

Ia menyebut dugaan utang kampanye Rp35 miliar menjadi gambaran nyata bagaimana demokrasi elektoral modern semakin sarat kepentingan modal dan transaksi politik.

Dalam sistem politik berbiaya tinggi, kandidat dinilai sulit bergerak tanpa dukungan pemodal besar. Kondisi itu kemudian melahirkan ketergantungan terhadap cukong politik, jaringan kepentingan, hingga praktik utang kekuasaan yang akan ditagih setelah kontestasi selesai.

“Ketika suara rakyat diperdagangkan, kekuasaan otomatis punya harga. Dan ketika kekuasaan dibangun di atas biaya besar, maka setelah kemenangan akan muncul fase penagihan. Konflik elite hari ini hanyalah efek lanjutan dari demokrasi transaksional,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung budaya politik masyarakat yang masih menganggap praktik “ambil uangnya, pilih sesukanya” sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, pola pikir tersebut justru memperkuat pasar politik transaksional dan mengikis kualitas demokrasi.

Selain itu, Azhar menyoroti dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam pemberitaan media lokal. Ia menyebut adanya media yang aktif menggiring opini terkait polemik tersebut dan diketahui dimiliki oleh anggota DPRD Purwakarta.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pemberitaan politik daerah.

Baca Juga: Pererat Ikatan Hijau Hitam, KAHMI dan HMI Purwakarta Gelar Buka Bersama di Gedung Rakyat

“Kalau media memiliki irisan dengan kepentingan politik tertentu, publik berhak curiga bahwa opini yang dibangun bukan lagi murni kerja jurnalistik, melainkan bagian dari pertarungan pengaruh,” katanya.

Tak hanya media, DPRD Purwakarta juga dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam meredam polemik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Padahal, sebagai lembaga pengawasan, DPRD memiliki instrumen politik seperti hak angket maupun hak menyatakan pendapat untuk memastikan konflik tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah.

“DPRD seharusnya memanggil kedua belah pihak secara resmi, memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Tapi yang terjadi justru diam. Ini menimbulkan pertanyaan: DPRD menjalankan fungsi pengawasan atau sedang bermain dalam kalkulasi politik tertentu?” tegas Azhar.

Ia menilai sikap pasif DPRD justru memperkuat dugaan bahwa konflik tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari tawar-menawar politik antarelite.

Azhar pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terseret arus opini sepihak. Menurutnya, konflik politik di Purwakarta tidak hanya berbicara soal benar atau salah, tetapi menjadi cerminan persoalan demokrasi lokal yang lebih kompleks.

“Selama politik uang masih dianggap biasa, utang politik akan terus menjadi rahasia umum. Dan selama kekuasaan dibangun di atas transaksi, konflik pasca-pilkada hanya tinggal menunggu waktu—siapa yang lebih dulu menagih nota setelah kekuasaan didapatkan,” pungkasnya.

Baca Juga: Resmi! HMI Purwakarta Nyatakan Sikap Tolak Mekanisme Pilkada Melalui DPRD