Musrenbang Jabar 2027, Pemkab Bekasi Usulkan Prioritas Kesehatan, Infrastruktur hingga Desa

AKURAT JABAR - Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan tingkat provinsi melalui keikutsertaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang berlangsung di Gedung Pakuan pada Rabu (15/4/2026).

Agenda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait sinergi pembiayaan sektor kesehatan antara pemerintah daerah dan provinsi.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam forum ini menjadi bagian penting dalam memperjuangkan berbagai program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, momentum Musrenbang juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas wilayah.

Dalam keterangannya, Asep Surya Atmaja mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan sedikitnya 10 program prioritas untuk dimasukkan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Skema tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015 yang mengatur pembagian pembiayaan iuran PBI, yakni 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Pada Musrenbang ini, kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam Pergub Tahun 2015, di mana 40 persen pembiayaan diharapkan dapat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh Pemerintah Daerah,” ujar Asep.

Selain sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mengajukan dukungan berupa pengadaan 20 unit ambulans yang akan didistribusikan ke berbagai kecamatan.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan.

Di bidang infrastruktur, usulan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer turut menjadi prioritas.

Program ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kami berharap usulan ini dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan provinsi,” tambahnya.

Tak hanya itu, sektor perumahan juga menjadi fokus perhatian melalui pengajuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit.

Setiap unit direncanakan mendapatkan bantuan sebesar Rp40 juta guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Program Rutilahu menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari provinsi, kami optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Dalam upaya memperkuat pengelolaan lingkungan, Pemkab Bekasi turut mengusulkan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan sampah, termasuk program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Selain itu, pengadaan enam unit dump truck juga diajukan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di lapangan.

Dukungan terhadap pembangunan desa juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa untuk 179 desa yang tersebar di wilayahnya.

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal,” tuturnya.

Untuk memastikan seluruh usulan tersebut dapat terealisasi, Asep menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal setiap usulan yang telah disampaikan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya paradigma pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek ekologis.

“Pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya, karena hal tersebut justru akan melahirkan keterasingan sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara maju,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia juga menambahkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya.

“Manusia adalah bagian dari alam, sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga keseimbangan, bukan justru mengeksploitasi secara berlebihan. Pembangunan harus menghadirkan harmoni, bukan kerusakan,” pungkasnya.

Usai mengikuti rangkaian Musrenbang, Plt Bupati Bekasi melanjutkan agenda dengan melakukan diskusi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Jawa Barat.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah sekaligus memastikan bahwa berbagai usulan dari Kabupaten Bekasi dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan provinsi secara menyeluruh.