Dedi Mulyadi: 3.300 Warga Jabar Tewas Tiap Tahun, Kecelakaan Lalu Lintas Lebih Darurat dari Bencana

Akurat Jawa Barat – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang jauh melampaui jumlah korban bencana alam.

“Bencana alam sampai hari ini menyebabkan 74 korban meninggal, sedangkan kecelakaan lalu lintas menewaskan lebih dari 3.300 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas jauh lebih darurat karena menyangkut nyawa manusia,” tegas Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan Pemda Provinsi Jabar menyiapkan Pos Layanan Jalan Terpadu untuk memperkuat penanganan kecelakaan di jalan raya. Pos tersebut akan dilengkapi dengan mobil derek, mobil pemadam kebakaran, kendaraan patroli penerangan jalan umum (PJU), serta tim medis dan keamanan.

“Kami menyiapkan layanan terpadu ini agar setiap insiden di jalan bisa kami tangani dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Pemprov Jabar juga memperketat pengawasan terhadap truk over dimension dan over loading (ODOL). Pemerintah akan menerapkan sistem uji KIR berbasis bengkel resmi mulai 2026 agar setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan.

“Mulai 2026, kami hanya akan menerima registrasi kelayakan kendaraan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kecelakaan terjadi akibat ketidaklaikan kendaraan, bengkel tersebut harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Jabar melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat dengan menggandeng Organda Jawa Barat. Pemerintah memastikan seluruh armada beroperasi sesuai standar keselamatan dan tidak ada kendaraan yang dimodifikasi tanpa izin.

“Kami tidak akan mentolerir kendaraan kanibal atau karoseri yang diubah tanpa standar. Semua kendaraan harus tertata, berstandar, dan bisa kami awasi dengan baik,” kata Dedi.

Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jabar memprioritaskan pembangunan jembatan baru dan peningkatan kualitas jalan. Pemerintah telah memetakan kondisi jembatan di seluruh daerah dan menemukan sebagian besar masih berada dalam kondisi kurang ideal.

“Kami sudah memiliki data lengkap bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Karena itu, kami mempercepat pembangunan jembatan baru dan memperbaiki jalan di berbagai wilayah,” ungkapnya.

Pemerintah juga menyesuaikan standar kualitas jalan berdasarkan karakter wilayah dan fungsi jalan. Pemprov Jabar membedakan desain jalan di kawasan pegunungan, pertanian, industri, hingga pesisir agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Khusus kawasan industri, Pemprov Jabar meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung kelancaran distribusi logistik sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan.

“Nantinya, kami akan membangun jalan di kawasan industri dengan kualitas premium, jumlah lajur yang lebih banyak, dan daya tahan jalan yang lebih kuat,” pungkas Dedi Mulyadi.***