Gubernur Dedi Mulyadi Tancap Gas, Dorong Akselerasi Pembangunan Jawa Barat Melalui Obligasi Daerah

AKURAT JABAR - BANDUNG, 12 Desember 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk mencapai lompatan pertumbuhan pembangunan di wilayah Jawa Barat. Ia menetapkan dua instrumen fiskal kunci sebagai lokomotif percepatan, yaitu optimalisasi bagi hasil pajak yang berkeadilan dan penerbitan Obligasi Daerah sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Pernyataan strategis ini disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dalam Sarasehan Nasional bertema Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, yang diselenggarakan oleh MPR RI di Bandung, Rabu (10/12).

Obligasi Daerah sebagai Kunci Pembangunan Jawa Barat

Gubernur Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan Obligasi Daerah sangat krusial untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Dengan skema ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan memiliki kecukupan fiskal yang lebih leluasa untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur secara mandiri.

"Kami telah menemukan kuncinya. Dengan Obligasi Daerah, kita membuka ruang investasi bagi para pelaku usaha di daerah yang memiliki kecukupan ekonomi untuk berpartisipasi aktif dalam membiayai proyek-proyek vital. Ini adalah langkah berani yang akan memicu pertumbuhan pembangunan," ujar Dedi Mulyadi.

Tujuan utama dari strategi ini adalah mengatasi disparitas wilayah dan berpotensi menghapus status daerah terpencil dan terisolir yang masih ada di beberapa kawasan Jawa Barat.

Mempercepat Regulasi demi Kepastian Investasi

Inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi ini mendapat sambutan positif dari legislatif. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmen MPR untuk mendukung percepatan regulasi.

"Sarasehan Nasional ini adalah langkah strategis kami untuk menyusun Undang-Undang Obligasi Daerah yang komprehensif. Regulasi ini sangat vital untuk memberikan kepastian dan menjadi pedoman bagi stakeholder, terutama agar instrumen Obligasi Daerah ini menjadi instrumen investasi yang menarik bagi investor publik," jelas Mekeng.

Masukan dari Gubernur Jawa Barat ini akan segera diintegrasikan dalam penyusunan naskah akademis dan pembahasan regulasi selanjutnya.

Strategi Multi-Instrument untuk Fiskal Berkeadilan

Selain Obligasi Daerah, Gubernur Mulyadi juga menekankan pentingnya optimalisasi pajak daerah yang berkeadilan. Kombinasi instrumen pajak yang kuat dan pembiayaan non-APBD melalui obligasi, diharapkan dapat menciptakan ekosistem fiskal yang mandiri, sehat, dan mampu mendorong akselerasi infrastruktur dan kesejahteraan warga Jawa Barat.