Ekonomi Bandung Tumbuh Positif, Wali Kota Soroti Ketimpangan Sosial

AKURAT JAWA BARAT - Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung hingga Desember 2025 dinilai bergerak positif dan berada di jalur yang sesuai target. Meski begitu, persoalan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung 2025.

Farhan mengungkapkan, data terbaru menunjukkan kinerja ekonomi Kota Bandung berada dalam kondisi yang cukup solid. Pada semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,46 persen, sementara pada triwulan ketiga berada di angka 5,23 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi yang stabil, angka kemiskinan juga menurun menjadi 3,78 persen. Tingkat pengangguran terbuka pun tercatat mengalami penurunan.

“Secara umum, kondisi ekonomi Bandung berjalan sesuai jalur. Pertumbuhan terjaga, kemiskinan dan pengangguran turun,” ujar Farhan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa ketimpangan sosial masih tergolong tinggi. Hal itu tercermin dari gini ratio Kota Bandung yang berada di kisaran 0,4, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sekitar 0,3.

Menurut Farhan, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, masih terdapat kelompok masyarakat yang semakin rentan secara ekonomi. Kondisi tersebut menjadi fokus Pemkot Bandung dalam merumuskan kebijakan ke depan.

“Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Pemerataan kesejahteraan harus berjalan beriringan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menekankan pentingnya kebijakan berbasis data sebagai fondasi pembangunan daerah. Forum Satu Data disebutnya sebagai momentum strategis untuk memperkuat integrasi dan kualitas data lintas sektor.

Anton menjelaskan, penguatan Satu Data Kota Bandung, termasuk melalui inovasi LACI RW, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, bertujuan menghadirkan data yang akurat dan terintegrasi.

“Dengan data yang kuat hingga level RW, pemerintah bisa memahami kondisi warga secara lebih detail dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui Forum Satu Data, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai pijakan utama pengambilan kebijakan, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat sejalan dengan upaya menekan ketimpangan sosiall.***