Sesalkan Kericuhan Aksi Tolak RUU TNI, Sekjen SEMMI Jabar: Desak DPR Bertanggung Jawab

AKURAT JABAR - Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jawa Barat dengan tegas menyayangkan dan menyesalkan terjadinya kericuhan di berbagai daerah saat aksi penolakan RUU TNI.

Sekretariat Jenderal PW SEMMI Jawa Barat, Muhammad Aji Nur Iman menilai bahwa gejolak yang muncul adalah akibat dari kelalaian DPR RI dalam proses perancangan undang-undang yang dilakukan secara kilat dan tertutup.

Menurutnya, Pengesahan RUU TNI oleh DPR telah mengesampingkan aspek partisipasi publik dengan tidak melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, serta elemen-elemen sipil lainnya dalam penyusunan RUU tersebut .

Padahal, kata Aji, keterbukaan dalam proses legislasi adalah kunci utama untuk menghindari polemik dan resistensi di tengah masyarakat.

“DPR harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi hari ini. Semua ini terjadi karena ada tahapan administratif yang mereka abaikan. Bagaimana bisa sebuah undang-undang yang akan berdampak luas bagi masyarakat dirancang tanpa melibatkan mereka yang akan terkena dampaknya,” ucap Sekjen PW SEMMI Jabar, Selasa (25/3/2025).

Aji juga mendesak DPR untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam perencanaan undang-undang di masa mendatang. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting agar proses legislasi berjalan lebih demokratis, transparan dan mengedepankan aspirasi rakyat.

“Jangan ada lagi undang-undang yang dibuat di ruang-ruang tertutup tanpa melibatkan rakyat. Jangan ada lagi kebijakan yang menimbulkan perlawanan karena dibuat tanpa mendengar suara mereka yang paling terdampak,” tambahnya.

Diketahui dalam beberapa waktu ini aksi penolakan RUU TNI di berbagai daerah berakhir dengan bentrokan yang menyebabkan korban luka serta ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan.

Pihaknya menilai, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebijakan yang dipaksakan tanpa dialog hanya akan memicu perlawanan dan memperburuk situasi sosial di negeri ini.

"Kini, harapan tertuju pada DPR agar dapat menunjukkan itikad baiknya dengan membuka ruang diskusi yang lebih inklusif, demi mencegah gejolak serupa di masa depan," pungkasnya.