KDM Klaim Sukses Besar! Kebijakan WFH Jawa Barat 2026 Terbukti Efektif, Realisasi Anggaran Malah Lampaui Target
AKURAT JABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan rapor hijau terhadap implementasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan yang mewajibkan pegawai bekerja dari rumah setiap hari Kamis tersebut dinilai berjalan sangat efektif dan produktif.
Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa tolok ukur kinerja ASN tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik di kantor.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi sesungguhnya terletak pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta serapan anggaran yang optimal.
Faktanya, meskipun menerapkan sistem kerja fleksibel, administrasi pemerintahan di Jawa Barat tetap berjalan mulus, bahkan realisasi belanja anggaran dilaporkan mengalami surplus atau over target.
Baca Juga: WFH ASN Pemprov Jabar 2026 Resmi Berlaku Setiap Kamis, Cek Aturannya!
Birokrasi Hasil: Fokus pada Output, Bukan Sekadar Absensi
Oleh sebab itu, KDM mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir lama tentang produktivitas kerja.
Ia menilai sistem WFH yang telah berjalan lama di Jawa Barat justru memicu efisiensi tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, dalam momen silaturahmi bersama para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026), KDM menekankan pentingnya sinergi pembangunan yang berbasis pada hasil nyata.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” tegas KDM di hadapan media.
Baca Juga: Wali Kota Dedie A. Rachim Matangkan Kebijakan WFH Kota Bogor 2026 Mulai April Mendatang
Reformasi Birokrasi: Kurangi Struktural, Perbanyak Tenaga Teknis
Menariknya, selain mengevaluasi WFH, KDM juga menyoroti ketimpangan struktur organisasi di pemerintahan. Ia menilai saat ini jabatan struktural masih terlalu dominan dibandingkan dengan tenaga teknis yang terjun langsung ke lapangan.
Poin Evaluasi Birokrasi KDM:
Dominasi Struktural: Terlalu banyak posisi yang bersifat "menyuruh" dibandingkan dengan personel yang mengeksekusi pekerjaan.
Penguatan Layanan Teknis: Ke depan, Pemprov Jabar akan memprioritaskan penambahan SDM pada fungsi layanan teknis langsung kepada masyarakat.
Efisiensi Fungsi: Memangkas rantai birokrasi yang dianggap tidak memberikan nilai tambah pada pelayanan publik.
Agenda Krusial: LKPJ dan Pemeriksaan BPK
Selain itu, di sela-sela kegiatan konsolidasi tersebut, KDM mengungkapkan sejumlah agenda penting yang tengah dihadapi Pemprov Jabar.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta persiapan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penting untuk dicatat, transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati bagi kepemimpinan KDM. Ia pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pegawai sembari mengajak mereka untuk tetap fokus menjaga integritas selama proses audit berlangsung.
Baca Juga: Alasan Dedi Mulyadi Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN Pemprov Jabar
Sinergi Pembangunan Jawa Barat 2026
Akhirnya, kesuksesan kebijakan Dedi Mulyadi WFH Jawa Barat 2026 diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola SDM di era digital.
Dengan birokrasi yang lebih ramping dan teknis, Jawa Barat optimis dapat mempercepat akselerasi pembangunan di seluruh wilayah.
Dengan demikian, masyarakat kini menanti langkah konkret KDM dalam merombak struktur birokrasi agar pelayanan publik di Jawa Barat semakin cepat, tepat, dan tanpa sekat.
Baca Juga: Revolusi Demokrasi Desa: Pilkades Digital Karawang Hemat Biaya 90 Persen dan Minimalkan Anggaran
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
