Nilai Anggaran Masih Minim, DPRD Provinsi Jawa Barat Desak Penguatan Pemberdayaan Disabilitas
AKURAT JABAR – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kota/Kabupaten untuk meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.
Langkah ini diambil karena perhatian finansial terhadap kelompok tersebut dinilai masih sangat terbatas dalam postur anggaran saat ini.
Oleh karena itu, Anggota DPRD Jabar RK Dadan Surya Negara menyoroti fokus APBD tahun 2026 yang masih terpaku pada sektor infrastruktur dan pendidikan umum.
Meskipun terdapat pembangunan ruang kelas baru untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), upaya tersebut dinilai belum menyentuh aspek pemberdayaan keahlian secara spesifik.
Baca Juga: Soroti Lemahnya Pengawasan, Pansus XI DPRD Jabar Temukan Pelanggaran Batas Volume Air
Dorong Anggaran Khusus pada APBD 2027
Selain itu, Dadan mendesak pemerintah agar menyiapkan anggaran khusus bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan tahun 2027.
Sebab, dukungan dana tersebut sangat krusial agar mereka mampu mengembangkan berbagai kelebihan dan keahlian di tengah keterbatasan fisik yang dimiliki.
"Kami mendorong pemerintah memberikan anggaran khusus di tahun 2027, sehingga para penyandang disabilitas dapat berdaya," ujar Dadan di Cianjur, Minggu (15/2/2026).
Baca Juga: Target 52 Persen: Disdik Jabar Tingkatkan Akses Pendidikan Disabilitas Jabar
Advokasi Kesamaan Hak Pekerjaan
Sementara itu, DPRD Provinsi Jawa Barat tengah berupaya mengadvokasi kaum disabilitas agar mendapatkan akses pekerjaan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Maka dari itu, koordinasi intensif akan dilakukan guna memastikan kelompok disabilitas dan masyarakat rentan memiliki kesempatan kerja yang setara dengan warga lainnya.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan pentingnya kesamaan hak dalam mencari nafkah. Nantinya, kerja sama dengan pusat diharapkan mampu membuka pintu bagi para disabilitas di Jabar untuk berperan aktif dalam dunia kerja.
Rumah Pemberdayaan sebagai Solusi Inklusif
Di sisi lain, salah satu bentuk komitmen nyata yang dilakukan adalah dengan mendirikan Rumah Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas di berbagai wilayah.
Dengan demikian, fasilitas ini diharapkan menjadi wadah produktif untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta kepercayaan diri para peserta.
Pada akhirnya, pembangunan di Jawa Barat harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Sebab, kehadiran ruang inklusif ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan kepedulian bagi kaum disabilitas.
Baca Juga: Soroti Kinerja BUMD Jawa Barat yang Merugi, Komisi III DPRD Jabar Siapkan Opsi Amputasi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
