DPRD Desak Pembangunan Pos Kesehatan Rest Area Jabar Secara Permanen, Privasi Pasien Jadi Alasan

AKURAT JABAR – Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan fasilitas medis yang lebih representatif di jalur transportasi utama.

Desakan ini muncul guna memperkuat layanan Pos Kesehatan Rest Area Jabar 2026 yang selama ini dinilai masih bersifat darurat dan kurang menjaga privasi pasien.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, mengungkapkan temuan tersebut saat meninjau langsung kesiapan posko kesehatan di jalur mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Menurutnya, ketiadaan ruang khusus yang mandiri bagi penanganan medis menjadi kendala utama dalam memberikan kenyamanan maksimal bagi para pemudik.

Faktanya, di beberapa titik strategis seperti Rest Area KM 125 Kota Cimahi, ruang pelayanan kesehatan masih bercampur dengan pos pengamanan dan unsur petugas lainnya.

Keterbatasan Sarana Fisik di Rest Area KM 125 Cimahi

Oleh sebab itu, politisi yang akrab disapa Umi Siti ini menekankan pentingnya ruang medis yang terjaga secara privasi, yakni harus terpisah dan tenang.

Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang tidak optimal, terutama ketika tenaga medis harus menangani pasien yang membutuhkan tindakan darurat di tengah keramaian petugas keamanan.

Selanjutnya, Siti menilai bahwa keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat harus ditunjukkan melalui infrastruktur yang memadai.

Fasilitas permanen di titik rest area strategis dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi lonjakan pemudik yang rutin terjadi setiap tahun.

“Harapannya ke depan, pos pelayanan kesehatan ini bisa memiliki ruang yang lebih mandiri dan permanen. Ini penting untuk menjaga privasi pasien sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah,” ujar Siti Muntamah di Cimahi, Rabu (25/3/2026).

Apresiasi Kesigapan Nakes dan Sistem Rujukan Solid

Menariknya, meski mengkritik sarana fisik, Siti memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para tenaga kesehatan (nakes) di lapangan.

Ia menilai kolaborasi medis, ketersediaan armada ambulans, hingga sistem rujukan ke rumah sakit terdekat sudah berjalan sangat solid selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Catatan Positif Layanan Medis:

Kesiapan Personel: Nakes siaga 24 jam dengan respons cepat.
Mobilitas Tinggi: Ambulans standby di titik rawan untuk evakuasi darurat.
Sistem Rujukan: Koordinasi dengan rumah sakit daerah telah terjalin secara kolaboratif dan efektif.

Evaluasi Komisi V: Rest Area Harus Memiliki Fasilitas Medis Representatif

Selain itu, Komisi V DPRD Jabar berkomitmen untuk membawa hasil evaluasi ini ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tujuannya adalah mendorong kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah setempat agar rest area tidak hanya menjadi tempat singgah sementara, tetapi juga pusat layanan kesehatan yang mumpuni.

Penting untuk dicatat, ketersediaan fasilitas medis yang permanen akan sangat membantu penanganan awal kecelakaan lalu lintas maupun gangguan kesehatan pemudik akibat kelelahan di perjalanan.

Penutup: Mendorong Standar Baru Layanan Publik

Akhirnya, Siti Muntamah berharap pemerintah segera merespons masukan ini dalam perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur mendatang.

Peningkatan standar Pos Kesehatan Rest Area Jabar 2026 diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Jawa Barat.

Dengan demikian, sinergi antara kesiapan personel dan kelayakan sarana fisik akan menjadi kunci suksesnya manajemen arus mudik dan balik yang aman serta nyaman bagi seluruh warga.