Ancam Sikat Pimpinan RS, Wali Kota Bandung Larang Penolakan Pasien Selama Masa Transisi PBI

AKURAT JABAR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh pengelola rumah sakit di Kota Kembang.

Ia melarang keras pihak rumah sakit menolak pasien, terutama di tengah masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan.

Farhan mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan rumah sakit yang kedapatan mengabaikan pasien.

Menurutnya, hak warga untuk mendapatkan akses pengobatan tidak boleh terhambat oleh urusan administratif.

“Jika sampai ada pasien yang ditolak, maka pimpinan rumah sakitnya akan saya sikat habis. Itu tidak boleh terjadi,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (10/2/2026).

Transisi Data: 71 Ribu Peserta PBI Diperbarui

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini memang sedang melakukan pembersihan data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berdasarkan pembaruan data terbaru, sebanyak 71.200 peserta dicabut status PBI-nya karena telah naik kelas ke desil ekonomi 6 hingga 10.

Sebagai gantinya, Pemkot mendaftarkan sekitar 72.000 warga baru yang berada di kategori desil 1 dan 2.

Farhan menjelaskan bahwa proses perpindahan administrasi ini memerlukan waktu, sehingga ia menyebutnya sebagai fase transisi.

“Kami menghapus 71.200 orang tapi memasukkan 72.000 warga baru. Proses ini butuh waktu, namun pelayanan tidak boleh berhenti,” tambahnya.

UHC Jadi Jaring Pengaman Kasus Gawat Darurat

Untuk mengantisipasi kendala layanan, Farhan memastikan bahwa layanan kesehatan UHC Kota Bandung tetap menjadi jaring pengaman utama.

Skema Universal Health Coverage (UHC) ini akan langsung mengover pasien dengan kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa.

Khusus bagi warga di desil 1 dan 2, mereka akan mendapatkan akses langsung ke skema UHC begitu identitasnya terverifikasi.

Hal ini termasuk bagi pasien dengan kebutuhan layanan rutin, seperti cuci darah, yang sempat mengeluhkan kendala administrasi.

“Proses transisi ini memang cukup menyulitkan (painful), tapi kita hadapi bersama. Intinya, jika proses administrasi belum rampung, tetap gunakan UHC. Saya pantau langsung pelaksanaannya di lapangan,” tutur Farhan.

Pada akhirnya, Pemkot Bandung berkomitmen memastikan kapasitas UHC tetap memadai guna menambal potensi kekosongan layanan.

Ketegasan Wali Kota ini diharapkan menjadi jaminan bagi warga bahwa layanan kesehatan UHC Kota Bandung akan selalu tersedia meskipun sedang ada penyesuaian data kepesertaan.