Pemkot Bandung Perketat Pengawasan IPT Tahap IV, Wali Kota Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

AKURAT JABAR - Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT) guna memastikan keselamatan pengguna jalan serta menjaga kualitas layanan di ruang publik.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menata pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berstandar tinggi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.

Ia menilai, tanpa sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, potensi ketidaksinkronan di lapangan akan semakin besar dan berisiko mengganggu keselamatan masyarakat.

Dalam kegiatan monitoring yang dilakukan di sejumlah titik pembangunan IPT, Farhan menekankan bahwa seluruh pekerjaan di ruang publik, khususnya di area jalan, harus mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Ia menyebut, pembangunan tidak hanya sekadar mengejar target fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pengguna jalan.

“Koordinasi yang kuat menjadi kunci. Setiap pekerjaan harus menjamin keselamatan dan mampu menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya saat meninjau proyek di kawasan Jalan Otto Iskandar Dinata, Sabtu, 4 April 2026.

Saat ini, pembangunan IPT di Kota Bandung telah memasuki tahap keempat. Pada fase ini, proyek mencakup sebanyak 16 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Pemerintah Kota Bandung berencana mengumumkan secara rinci daftar ruas jalan yang masuk dalam tahap tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Farhan juga menyoroti berbagai elemen infrastruktur yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk miskomunikasi antar pihak harus dihindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Menurutnya, masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang berjalan tanpa koordinasi yang memadai, baik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pihak swasta.

Kondisi ini dinilai dapat membahayakan keselamatan, terutama jika infrastruktur yang dibangun tidak tertata dengan baik di ruang jalan.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, baik pemerintah, BUMD, maupun swasta, wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung.

Dinas tersebut ditetapkan sebagai koordinator utama dalam setiap proyek infrastruktur yang berkaitan dengan ruang publik.

“Tidak boleh ada lagi proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus melalui koordinasi dengan DSDABM agar pelaksanaan di lapangan berjalan terpadu,” tegasnya.

Monitoring pembangunan IPT tahap IV ini dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk di Jalan Suniaraja dan Jalan Otto Iskandar Dinata.

Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi standar keselamatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan pengawasan ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalisasi potensi kecelakaan akibat pekerjaan infrastruktur yang tidak terorganisir.

Pemerintah Kota Bandung ingin memastikan bahwa setiap proyek yang berjalan tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

Dengan koordinasi yang baik, setiap tahapan pekerjaan dapat dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

Ke depan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem koordinasi antar instansi dan pihak terkait.

Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola infrastruktur yang lebih modern, aman, dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap seluruh pembangunan IPT maupun infrastruktur lainnya di ruang publik dapat berjalan lebih tertib, aman, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Bandung.