Pemprov Jabar dan Kementerian PKP Siapkan Hunian Vertikal TOD di Lahan KAI Kiaracondong untuk MBR

AKURAT JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai mematangkan rencana pengembangan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung.

Proyek ini difokuskan untuk menyediakan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah awal ditandai dengan peninjauan langsung lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di sekitar Balai Yasa Jembatan Kiaracondong.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses inventarisasi dan pemetaan aset milik KAI di wilayah Bandung yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan hunian terintegrasi.

Konsep TOD dipilih karena dinilai mampu menghadirkan solusi hunian yang efisien sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan komprehensif melalui tim gabungan lintas sektor.

Tim tersebut melibatkan Kementerian PKP, PT KAI, Danantara, serta Pemerintah Kota Bandung.

Menurutnya, tim ini akan mengkaji berbagai aspek penting, mulai dari teknis pembangunan hingga kesesuaian tata ruang.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Seluruh proses ini ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kami ingin memastikan bahwa lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar Sirait, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, pada 25 April mendatang, tim gabungan dijadwalkan memaparkan konsep dasar pengembangan kawasan tersebut.

Dalam konsep itu, tidak hanya hunian yang akan dibangun, tetapi juga fasilitas penunjang seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga tempat ibadah yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Selain dukungan pemerintah, proyek ini juga mulai menarik partisipasi sektor swasta. Maruarar mengungkapkan telah ada komitmen awal untuk pembangunan sekitar seribu unit rumah melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Namun demikian, penentuan lokasi pembangunan unit tersebut masih akan dikaji lebih lanjut bersama pihak KAI agar selaras dengan rencana pengembangan aset dan operasional perkeretaapian.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat kecil.

Ia menjelaskan, konsep TOD memungkinkan penghuni memiliki akses langsung ke moda transportasi massal, dalam hal ini kereta api, yang dikenal murah dan efisien. Dengan demikian, beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk transportasi harian, dapat ditekan.

“Jika masyarakat tinggal di kawasan seperti Kiaracondong, mereka akan lebih hemat biaya transportasi karena akses kereta berada sangat dekat dengan tempat tinggal,” katanya.

Lebih lanjut, Bobby menyebutkan bahwa pengembangan kawasan ini juga akan dilengkapi dengan ruang publik serta area usaha mikro.

Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang produktif.

Ia menekankan bahwa optimalisasi aset negara harus tetap mengutamakan aspek keselamatan operasional kereta api, tanpa mengesampingkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peninjauan di kawasan Balai Yasa Jembatan Kiaracondong ini menjadi pijakan awal dalam menyusun langkah strategis penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, terarah, dan inklusif.

Dengan perencanaan yang matang, proyek hunian vertikal berbasis TOD ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi kebutuhan perumahan di perkotaan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.