Genjot Kapasitas SDM, Sekda Jabar Herman Suryatman Targetkan Jawa Barat Jadi Provinsi Termaju

AKURAT JABAR – Sekda Jabar Herman Suryatman menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong transformasi total birokrasi Jawa Barat.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah Setda Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (25/2/2026).

Oleh karena itu, Herman menilai Jawa Barat memiliki peluang emas di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 untuk menjadi provinsi paling berdaya saing di Indonesia.

Sebab, momentum pembangunan saat ini sedang berada pada titik krusial.

“Jawa Barat berada di era yang sangat menentukan. Kita punya peluang besar untuk mengantarkan Jabar menjadi provinsi termaju di tanah air,” tegas Herman Suryatman di Aula Repeh Rapih.

Ekonomi Jabar Tumbuh Agresif 5,85 Persen

Berdasarkan data terbaru, Herman mengungkap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 mencapai 5,85 persen (year on year).

Angka ini tercatat lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,39 persen.

Maka dari itu, pertumbuhan ini merupakan hasil nyata dari belanja pemerintah yang agresif, investasi yang kuat, serta konsumsi masyarakat yang terjaga.

Karena berdasarkan data, realisasi belanja daerah Jabar tahun 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita terukur dan agresif. Capaian ini bukan autopilot, melainkan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.

Kepuasan Publik Terhadap Gubernur Dedi Mulyadi Tembus 95 Persen

Selain ekonomi, Herman memaparkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi yang sangat fantastis, yakni mencapai 95,5 persen.

Pasalnya, angka tersebut dibarengi dengan kenaikan signifikan kinerja birokrasi pemerintah yang menyentuh angka 72,91 persen.

Namun demikian, Herman menegaskan bahwa prestasi tersebut harus berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan tingkat kemiskinan minimal 0,5 hingga 1 persen setiap tahunnya.

DPRD Jabar Dorong Kebijakan Inovatif

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sugianto Nangolah, menambahkan bahwa produktivitas tata kelola harus berbasis data yang akurat.

Hasilnya, setiap program pembangunan akan memiliki indikator kinerja yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Reformasi birokrasi wajib diarahkan agar aparatur lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Sinergi perencanaan adalah kunci utama keberhasilan kita,” ujar Sugianto.

Pada akhirnya, penguatan kebijakan pemerintahan ini diharapkan mampu mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi keadilan sosial bagi seluruh warga Jawa Barat.

Dengan demikian, visi Jabar Istimewa dengan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi termaju bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan masyarakat.