Polemik Mobil Dinas Gubernur Kaltim: PB SEMMI Desak KPK Audit Dugaan Penyelewengan

AKURAT JABAR – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) angkat bicara terkait isu hangat pengadaan kendaraan operasional pejabat di daerah.

Melalui Wakil Sekretaris Jenderal, Ali Mansur Monesa, PB SEMMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit dan memeriksa polemik mobil dinas Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur).

Langkah ini dianggap krusial mengingat derasnya sorotan publik mengenai urgensi dan nilai anggaran kendaraan tersebut.

Ali menegaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian keuangan negara dalam proses pengadaannya.

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Dana Sarjan ke Ono Surono dalam Kasus Suap Proyek Bekasi

Transparansi Anggaran Jadi Harga Mati

Menurut Ali, prinsip utama tata kelola pemerintahan yang bersih adalah transparansi anggaran.

Ia menilai setiap pengadaan barang dan jasa, terutama kendaraan dinas mewah, wajib mengikuti regulasi yang ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran.

"Setiap prosedur harus sesuai aturan. Jika ada indikasi ketidaksesuaian atau prosedur yang ditabrak, aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, wajib bertindak tegas tanpa kompromi," ujar Ali Mansur Monesa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3/2026).

Faktanya, polemik mobil dinas Gubernur Kaltim ini telah memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Publik mempertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar mendesak di tengah kondisi ekonomi saat ini atau hanya sekadar pemborosan uang rakyat.

Baca Juga: OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Kunang Diciduk, Sejumlah Ruangan Dinas Langsung Disegel!

Desak KPK Periksa Pejabat Berwenang

Atas nama PB SEMMI, Ali meminta KPK tidak sekadar melakukan klarifikasi administratif yang bersifat formalitas.

Ia mendorong lembaga antirasuah tersebut untuk memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan kendaraan tersebut.

"Audit independen oleh KPK adalah langkah strategis untuk menjawab keresahan publik. Kita butuh akuntabilitas nyata dari pejabat publik terhadap penggunaan uang rakyat," tegasnya.

Selain itu, Ali menekankan pentingnya pemeriksaan secara profesional dan tanpa tebang pilih.

Ia menilai akuntabilitas pejabat publik harus tetap terjaga demi merawat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Baca Juga: Isu OTT Jaksa Purwakarta, Kejari Pastikan Tim Kejagung Hanya Lakukan Klarifikasi

Komitmen Kontrol Sosial Mahasiswa

PB SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu mobil dinas Gubernur Kaltim ini hingga tuntas.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hasilnya, jika dalam proses audit nanti KPK menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, PB SEMMI meminta proses hukum dijalankan secara transparan ke hadapan publik.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang profesional menjadi kunci utama agar tidak terjadi praktik serupa di daerah lain.

"Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk fasilitas yang tidak mendesak, sementara masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang perlu dibantu," tutup Ali.

Dengan demikian, publik kini menunggu respons cepat dari KPK untuk segera turun tangan memeriksa validitas pengadaan aset negara di wilayah Kalimantan Timur tersebut.

Baca Juga: Gempar! Oknum Jaksa Terjaring OTT KPK, Siapa Saja yang Terlibat?